SAMARINDA, Swarakaltim.com – Provinsi Kaltim dinilai sebagai salah satu 10 provinsi di Indonesia yang penerimaan bantuan keuangan negara tertinggi. Namun demikian, beberapa tahun terakhir realisasi penyerapan anggarannya masih kurang maksimal. Karena itu, Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menegaskan, agar pada 2023 ini, realisasi penyerapan anggaran bisa mencapai kurang lebih 90 persen.
“Untuk itu, saya meminta agar seluruh OPD di Lingkup Pemprov Kaltim gerak cepat atau tancap gas mewujudkan realisasi penyerapan tersebut. Mengingat masa pelaksanaan RPJMD Gubernur dan Wagub berakhir awal Oktober 2023,” pesan Isran Noor didampingi Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni belum lama ini.
Menurut Isran, agar realisasi penyerapan anggaran itu dapat terpenuhi, maka sejak awal triwulan Tahun Anggaran 2023 sudah dilaksanakan pengadaan barang dan jasa atau Barjas.
Selanjutnya, ketika triwulan II maka sudah bisa dilaksanakan kegiatan, sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan atau program kerja, baik fisik maupun non fisik. Misal, pembangunan infrastruktur maupun kegiatan sosial dapat berjalan dengan cepat, sehingga pembayaran kegiatan pun bisa mencapai 90 bahkan 100 persen.
“Yang sebelum-sebelumnya memang bisa terlambat, tapi jangan berulang kali. Untuk itu, jangan sampai ada keterlambatan pembayaran, sehingga penyerapan anggaran tak maksimal,” jelasnya.
Makanya, PPTK dan KPA diimbau untuk memastikan agar pekerjaan bisa selesai sebelum Oktober 2023. Artinya, sebelum tiga bulan akhir Masa RPJMD 2019-2023 Gubernur dan Wagub selesai, laporan proses penyediaan barjas udah bisa disampaikan ketika Laporan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wagub Kaltim.
“Saya harap semua OPD Pemprov Kaltim semangat untuk menyelesaikan tugasnya sesuai visi dan misi Gubernur dan Wagub Kaltim,” pesannya. (aya)
