Syarifatul Dorong Penyelesaian Kebijakan Prioritas Sebelum Akhir Masa Jabatan DPRD

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Menjelang akhir masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan beralih kepada anggota DPRD terpilih pada Pemilu 2024, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau, Syarifatul Syadiah, berharap beberapa kebijakan penting dapat menjadi prioritas utama, khususnya yang mendesak dan berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2024, harus diselesaikan sebelum masa jabatan berakhir pada 18 Agustus mendatang.

“Mengingat masa jabatan akan segera berakhir, kebijakan yang menyangkut kebutuhan vital masyarakat, termasuk anggaran perubahan, perlu menjadi prioritas utama. Saya mengingatkan hal ini sebab, selama pelantikan DPRD tidak dapat membahas apapun karena tidak ada pimpinan.,” ujar Syarifatul, saat ditemui di kantor DPRD, baru baru ini.

Apabila hal ini terjadi tambahnya, maka dapat menjadi kendala karena proses  sering tertunda, terkadang hingga akhir Oktober. Tanpa pimpinan, pembahasan di DPRD tidak dapat berlangsung, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengesahan APBD Perubahan. Jadi dirinya menyarankan agar Anggaran Biaya Tambah (ABT) atau APBD Perubahan disahkan oleh Dewan periode ini untuk mempercepat pengerjaan, terutama untuk proyek fisik yang menjadi prioritas.

“Dengan pengesahan oleh Dewan saat ini, pengerjaan dapat dimulai lebih cepat, yang penting untuk proyek-proyek prioritas fisik. Kebetulan juga pengesahan APBD Perubahan ini bertepatan dengan akhir masa jabatan Bupati saat ini, sehingga APBD Perubahan bisa disahkan langsung oleh Bupati, bukan oleh Penjabat (Pj) Bupati. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menunggu lebih lama, dan anggaran dapat diserap serta usulan prioritas masyarakat dapat dilaksanakan,” pungkas Dewan asal Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Intinya lanjut beliau, agar proses ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Berau, terutama dalam memenuhi kebutuhan mendesak dan meningkatkan kesejahteraan rakyat maka kebijakan prioritas harus dituntaskan. (Adv/Nht/Day)

Loading

Bagikan: