Peran OPD Sudah Bagus, Namun DPRD Minta PUG Lebih Dikembangkan Lagi

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Dibawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3KBP3A), upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk berbagai program Pengarusutamaan Gender (PUG) sudah bagus.
“Akan tetapi, hal ini masih belum cukup, karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) minta untuk terus dikembangkan. Dimana program telah berjalan semakin gencar direalisasikan dan kami harapkan ada terobosan program baru yang dihadirkan DP3KBP3A ditahun 2025 ini dan tahun tahun selanjutnya,” tegas tokoh politik dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang juga merupakan Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina saat berjumpa dikantornya Jl Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb baru baru ini.
Masih menurutnya, saat ini disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mulai memilah program yang berkaitan dengan PUG melalui program masing masing. Bahkan program PUG tersebut sudah mendapat payung hukum yakni Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
“Jika program Pengarasutamaan Gender ini terus dijaga dan dikembangkan, maka saya yakin, kedepan akan lebih sukses lagi,“ papar salah satu Srikandi yang berhasil duduki kursi empuk lembaga legeslatif Bumi Batiwakkal itu.
Elita juga menambahkan, bukan hanya menyiapkan program dan anggaran, OPD juga diharuskan punya rencana kerja seperti, mempromosikan PUG pada unit kerja, menyusun rencana kerja yang responsif gender, melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi Pengarasutamaan Gender kepada seluruh pejabat dan staf pada unit kerja.
“OPD juga sudah melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala unit kerja, saya rasa ini sudah terus berjalan dibawah komando DP3KBP3A. Jadi hanya tinggal ada gebrakan lebih mendalam agar hasilnya lebih memuaskan nantinya,“ tutur Wakil Rakyat yang juga merupakan Ketua Fraksi Golkar di DPRD Berau itu.
Beliau juga menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang posisi dan kedudukan seseorang, namun bagaimana keterlibatan semua pihak dalam proses perumusan kebijakan, penyusunan program, serta strategi pembangunan daerah. (Adv/Nht/Tim).