SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menaruh perhatian serius terhadap keterbatasan jumlah guru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Masalah ini kembali mengemuka dalam pandangan fraksi-fraksi DPRD Kaltim, yang meminta langkah konkret dari pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, memastikan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah, termasuk mendorong pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Kita ada beberapa guru yang belum masuk P3K, itu akan kita perjuangkan. Kita sudah menulis surat kepada KemenPAN-RB supaya ada gelombang berikutnya untuk P3K,” ujar Seno Aji usai menghadiri Rapat Paripur a di Kantor DPRD Kaltim, Senin (23/6/2025).
Selain pengajuan ke pemerintah pusat, Pemprov Kaltim juga tetap berupaya menjamin kesejahteraan guru honorer yang saat ini belum diangkat menjadi P3K, dengan memanfaatkan dana dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
“Sampai saat ini kita masih menggaji guru tersebut melalui BOSP. Ini kita tempatkan di posisi-posisi di 3T supaya mereka bisa mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan di sana,” imbuhnya.
Ia mengakui bahwa salah satu tantangan utama adalah keengganan sebagian guru untuk ditempatkan di daerah terpencil, karena lebih memilih mengajar di wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, Pemprov tengah mempertimbangkan insentif khusus sebagai bentuk motivasi.
“Memang banyak guru juga yang inginnya mengajarnya di kota, nah ini yang selalu kita berikan perhatian kepada mereka. Kita akan coba mencari solusi, apakah bisa menambah insentif bagi guru yang kita tempatkan di 3T tersebut,” katanya.
Terkait skema insentif, Seno Aji menyebutkan bahwa saat ini tengah dilakukan kajian untuk menentukan bentuk dukungan yang tepat. Salah satu opsinya adalah dengan memasukkan insentif dalam Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) atau skema lain dari anggaran daerah.
“Kita lagi diskusikan apakah nanti TPP atau tunjangan pendapatan daerah. Ini kita sedang formulasikan dengan Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Sejumlah wilayah yang menjadi prioritas dalam penempatan guru 3T antara lain Kabupaten Kutai Timur, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat, yang menurut Seno Aji merupakan daerah-daerah dengan kondisi geografis menantang dan keterbatasan akses pendidikan.
“Banyak. Yang pertama kali itu di Kutim, kemudian Mahakam Ulu, Kutai Barat juga banyak daerah-daerah yang terpencil. Jadi daerah-daerah itu yang akan kita amankan untuk guru-guru 3T,” paparnya.
Pemprov Kaltim berharap formulasi kebijakan ini dapat segera rampung dan diterapkan dalam waktu dekat. Selain memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kaltim.(DHV)
