SAMARINDA, Swarakaltim.com – Komisi IV DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti kondisi RSUD IA Moeis, terutama terkait kesejahteraan tenaga medis dan minimnya dukungan pendanaan dari Pemerintah Kota. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, meminta agar Pemkot tidak lepas tangan dan memberikan perhatian serius terhadap rumah sakit daerah tersebut.
Menurut Novan, manajemen RSUD IA Moeis menghadapi tantangan besar dalam hal pembiayaan operasional. Saat ini, mayoritas pembangunan dan pengembangan rumah sakit masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kesehatan, sementara kontribusi dari APBD kota dinilai sangat terbatas.
“Dukungan APBD sangat minim, hanya mencakup gaji, listrik, dan air. Selebihnya rumah sakit mengelola sendiri. Pembangunan yang sekarang berjalan di depan itu pun bersumber dari DAK pusat,” ungkap Novan.
Ia menilai RSUD IA Moeis sebagai rumah sakit rujukan utama di Samarinda seharusnya mendapat perhatian lebih dalam hal pendanaan. Novan mendorong adanya sinergi kuat antara Pemkot dan manajemen rumah sakit untuk memperkuat sistem pembiayaan internal dan peningkatan layanan.
Tak hanya itu, Novan juga menekankan pentingnya menjamin hak-hak tenaga medis, khususnya pegawai non-ASN yang pendapatannya bergantung pada sistem keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kami hanya mengingatkan, jangan sampai ada keterlambatan gaji atau jasa layanan bagi tenaga medis, terutama yang non-ASN,” ujarnya.
Ia memaparkan bahwa dari sekitar 300-an tenaga rawat yang ada di RSUD IA Moeis, hanya sekitar 125 orang berstatus ASN, sementara sisanya merupakan PPPK dan non-ASN yang digaji langsung melalui dana BLUD.
Menurut Novan, beban kerja tenaga medis, terutama mereka yang berada di layanan garis depan, sangat berat dan tidak sepadan jika hak-hak mereka justru diabaikan.
“Keterlambatan pembayaran, apalagi bagi mereka yang bertugas di layanan medis langsung. Sebab, ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Novan pun menekankan bahwa peningkatan fasilitas rumah sakit harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap sumber daya manusianya. Tanpa kesejahteraan tenaga kesehatan, pelayanan maksimal tidak akan tercapai.
“Kami mendukung penuh rencana pengembangan yang dilakukan rumah sakit, tapi tentu harus dibarengi dengan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Pelayanan yang berkualitas hanya bisa lahir dari SDM yang dihargai dan didukung fasilitas yang layak,” pungkasnya.(DHV)
