BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. H. La Ode Nasir,SE Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kal-Tim) Komisi I
Fraksi PKS Dapil 2 Kota Balikpapan menegaskan, agar apa yang kita diharapkan dalam proses pembangunan itu terwujud dengan baik dan benar, masyarakat perlu ikut serta aktif mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini diungkapkan H. La Ode Nasir
dalam acara Dialog Rakyat yang berlangsung di MT Haryono di Kawasan Perumahan Sepinggan Pertama, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kaltim pada Sabtu (30/7/2025).
“Uang yang dikumpulkan itu dari rupiah demi rupiah oleh pemerintah daerah dari sumber pajak. Hasilnya harus betul-betul di kelola dengan baik dan benar untuk pembangunan. Jadi masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan APBD ini. Untuk apa,. ya memastikan, anggaran yang dialokasikan itu bener-bener dimanfaatkan optimal untuk pembangunan daerah,” ujar La Ode.
Kegiatan dialog rakyat yang di sampaikan La Ode Nasir ini bertema pengawasan hasil pembangunan Provinsi Kaltim. Kegiatan dialog rakyat nya di hadiri, komponen masyarakat, kelompok emak-emak warga penggerak kepedulian sosial dan pengawal proses pembangunan di Wilayah Balikpapan Utara.
Pelaksanaan dialog rakyat ini diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan doa bersama. Pada kesempatan itu H. Ibnu Suroso sebagai pembawa acara didampingi moderator yang gemar berpantun Mega Farianny Ferry..
H. La Ode Nasir kemudian menjelaskan, peran penting DPRD dalam memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
“Sebagai anggota DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya penggunaan APBD. Kami tidak hanya terlibat dalam pembahasan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap anggaran yang disetujui dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Pengawasan yang ketat akan membantu mencegah penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat,” kata ujarnya.
Kemudian menurut La Ode, sistem pengawasan sudah ada, tapi masih ada tantangan yang dihadapi dalam memastikan realisasi anggaran berjalan lancar. Salah satunya adalah birokrasi yang terkadang menghambat proses, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran oleh beberapa instansi pemerintah.
“Selain melakukan pengawasan melalui pembahasan anggaran di DPRD, kami juga bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berbagai lembaga lainnya untuk memeriksa dan memastikan anggaran digunakan dengan tepat. Kami juga mendukung adanya transparansi agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran tersebut digunakan,” ungkapnya.
Dialog tersebut juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan penggunaan anggaran di daerah. Beberapa warga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur dan sektor pendidikan yang dinilai perlu lebih banyak perhatian dalam penggunaan anggaran.
“Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam pengawasan. Kami mendorong masyarakat untuk lebih aktif melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan anggaran. Program-program pembangunan yang ada harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dan jika ada ketidaksesuaian, kami siap untuk turun tangan,” tambahnya.
Kegiatan ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengawasan anggaran serta peran aktif mereka dalam memastikan pembangunan di Kaltim berjalan sesuai dengan harapan.
Acara diselingi dengan tanya jawab diakhir dengan menjawab pertanyaan dari narasumber terkait apa yang telah di sampaikan. Sebagai timbal balik komunikasi yang positif, bagi peserta yang berhasil menjawab diberikan apresiasi berupa sembako.(SIS)
