SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji memastikan kepastian nilai Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kaltim setelah pertemuan antara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama 17 gubernur lainnya dengan Menteri Keuangan RI beberapa hari lalu. Hasilnya, Kaltim menerima DBH sebesar Rp1,6 triliun.
Seno menjelaskan, angka tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, kabar baik datang dari Menteri Keuangan RI yang menjanjikan adanya tambahan alokasi pada tahun mendatang.
“Ada informasi dari Pak Menteri Keuangan bahwa pertambahan dari anggarannya akan dilakukan di kuartal pertama tahun 2026. Sehingga di antara Bulan Februari atau Maret ke depan, itu akan terjadi penambahan (DBH) yang dijanjikan oleh Pak Menteri Keuangan,” terangnya, Senin (13/10/2025).
Meski demikian, Pemprov Kaltim tidak bergantung pada janji tersebut. Ia menyebut, pemerintah daerah juga tengah menagih kekurangan pembayaran DBH oleh pemerintah pusat senilai Rp1,1 triliun, yang merupakan akumulasi dari tahun 2023.
“Kita tagih dan Insha Allah di Bulan November ini akan keluar lagi,” ucapnya.
Kendati begitu, Seno menegaskan jumlah DBH yang diterima saat ini belum cukup untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3 triliun. Karena itu, pihaknya mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.
“Kita tidak boleh berpangku tangan pada DBH, kita tingkatkan PAD-nya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak pemotongan DBH terhadap alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten/kota juga diimbau memperkuat PAD masing-masing.
“Nanti kita diskusi mana-mana kegiatan yang bisa kita gabungkan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” tutupnya.(DHV)
