SAMARINDA, Swarakaltim.com – Rencana aksi bersama seluruh kepala daerah se-Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memboyong aspirasi fiskal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota Samarinda. Kendati demikian, perjuangan memperbutkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dipastikan wajib dibekali naskah akademik yang matang.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyatakan kesiapannya untuk bergerak bersama Pemprov Kaltim dan 9 kabupaten/kota lainnya demi memperjuangkan hak anggaran daerah.
“Kalau kita diajak berjuang ke Jakarta, saya tidak boleh tidak ikut karena ini bagian dari kebersamaan. Namun, perjuangan itu harus didukung oleh naskah akademik dan data yang valid. Pusat tidak akan merespons kalau narasinya hanya narasi politik,” tegas Andi Harun.
Menurut Andi Harun, Kementerian Keuangan maupun kementerian teknis di tingkat pusat memiliki sistem evaluasi yang ketat terhadap setiap tuntutan tambahan alokasi dana dari daerah. Tuntutan tanpa argumentasi ilmiah berisiko dianggap sekadar manuver politik lokal.
“Kita harus mampu menghadirkan potret nyata, mengapa kita minta tambahan TKD? Bukan semata-mata karena kita ingin APBD-nya besar, tetapi ada dampak besar bagi manfaat kepada rakyat yang ingin kita capai. Kalau argumentasi itu tidak terbangun secara teknokratik, perjuangan kita akan mengalami hambatan,” terangnya.
Ia mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim telah berkomitmen untuk menyiapkan dokumen akademik pendukung sebelum rombongan kepala daerah bertolak ke Kemenkeu.
“Pak Gubernur dan Ibu Sekda sudah memastikan bahwa langkah kita berjuang ke pusat pasti didukung oleh naskah akademik. Itu dasar yang akan kita jalankan bersama,” tutupnya.(DHV)
