SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus berupaya mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT), termasuk dengan memanfaatkan limbah sampah sebagai sumber energi. Namun, langkah ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan teknis dan regulasi.
Pemanfaatan limbah menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sampah) merupakan bagian dari 1000 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didorong pemerintah pusat. Meski demikian, Kaltim masih belum memenuhi syarat minimal volume sampah harian untuk mewujudkan proyek tersebut.
Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Riawati, mengungkapkan bahwa jumlah timbulan sampah di Kaltim masih di bawah ketentuan nasional.
“Kita masih kurang. Jadi untuk Balikpapan sendiri, kita masih 507,808 ton per hari. Samarinda sedikit lebih tinggi, 605,717 ton. Rata-rata juga tidak sampai 1.000 ton,” jelasnya saat ditemui di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (16/10/2025).
Ia menambahkan, jika digabungkan dengan wilayah lain, totalnya pun belum mencukupi.
“Kalaupun ditambahkan dengan Kutai Kartanegara di sana sekitar 220 ton saja yang siap. Kalau Bontang ataupun Kutim ya boleh dibilang nggak masuk,” terangnya.
Menurutnya, Kaltim sempat mempertimbangkan kerja sama dengan calon investor dari China untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah antarwilayah. Namun, rencana itu terbentur biaya tinggi dan keterbatasan infrastruktur.
“Kita ini suka tidak suka, kita punya kendala di infrastruktur. Jadi memungkinkan saja asal hitungannya masuk di proses produksi. Kemudian masuk apa nggak di pasarnya karena kita cuma bisa jualan ke PLN,” ujarnya.
Selain persoalan teknis, Riawati menyebutkan tantangan lain datang dari sisi regulasi dan mekanisme investasi. Banyak investor dinilai lebih menyukai sistem kerja sama langsung antarperusahaan.
“Kenapa investor itu lebih suka dengan B2B karena tidak banyak ribet. Kalau KPBU masih ada mekanisme lelangnya dan faktor risiko juga mungkin lebih tinggi karena ada share profit,” jelasnya.
Meski menghadapi banyak kendala, Pemprov Kaltim tetap optimistis. Riawati menegaskan, berbagai strategi telah disiapkan untuk mendorong pengembangan PLT Sampah di daerah.
Langkah tersebut meliputi peningkatan pengelolaan dan kualitas sampah, pemilihan teknologi yang tepat, serta penguatan skema pembiayaan dan insentif. Selain itu, penyederhanaan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan integrasi dengan program energi serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi prioritas.
Ia menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar PLT Sampah dapat terwujud.
“Ini bukan hanya soal proyek, tapi juga soal keberlanjutan energi dan lingkungan,” tutupnya.(DHV)
