SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pembahasan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2026 memasuki tahap penyaringan. Dari ratusan usulan yang diajukan seluruh fraksi, tidak semuanya akan masuk dalam daftar akhir program.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pokir sekaligus Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menyebut total usulan yang diterima mencapai 306 program. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari seluruh fraksi yang kemudian dibahas dan dikaji ulang dalam forum pansus.
“Dari keseluruhan itu usulan dari seluruh fraksi ada 306. Setelah kita pelajari, memang ada beberapa yang sama atau tumpang tindih antar fraksi, sehingga perlu diselaraskan,” ujarnya saat diwawancarai Rabu (4/3/2026).
Ia menjelaskan, pada awalnya terdapat 126 judul program yang berkembang menjadi 167 judul dalam proses pembahasan. Namun setelah dilakukan penajaman dan penyesuaian, jumlahnya mengerucut menjadi sekitar 160 program untuk tahun 2026.
Menurut Baba, proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah. Sejumlah usulan terpaksa dicoret karena tidak sejalan dengan prioritas atau memiliki substansi yang sama dengan program lain.
Pansus memfokuskan pembahasan pada sektor-sektor strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu, perhatian juga diberikan pada dukungan terhadap desa, baik melalui skema dana desa maupun bantuan langsung.
“Yang kita lihat adalah bagaimana jaminan di sektor pendidikan, kesehatan, serta program prioritas lainnya. Untuk desa tetap ada alokasi, termasuk bantuan bagi masyarakat kecil seperti nelayan dan petani,” jelasnya.
Ia menambahkan, program bagi nelayan dan petani tetap menjadi bagian dari pembahasan, termasuk dukungan sarana produksi. Namun, tidak semua usulan bisa diterima karena keterbatasan anggaran dan adanya pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.
“Tidak semua bisa masuk karena harus imbang. Ada juga yang kewenangannya di pusat. Kecuali nanti ada izin atau skema penggabungan program,” katanya.
Selain mempertimbangkan prioritas sektor, Pansus juga menaruh perhatian pada kondisi fiskal tahun mendatang. Efisiensi anggaran serta dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi menjadi faktor dalam menentukan program mana yang layak diprioritaskan.
“Tentu ada upaya-upaya efisiensi tahun depan. Kita juga melihat kondisi global yang bisa berdampak pada anggaran. Jadi harus benar-benar selektif,” tambahnya.(DHV)
