BALIKPAPAN,Swarakaltim.com. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 melalui forum Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang). Dalam tahap awal perencanaan tersebut, total kebutuhan anggaran yang diajukan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai sekitar Rp5,9 triliun, jauh di atas kemampuan fiskal daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Balikpapan, Murni, mengatakan forum Pra-Musrenbang digelar untuk menyelaraskan program antar-OPD, sekaligus menentukan prioritas pembangunan yang paling berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya, kegiatan tersebut sempat tidak dilaksanakan pada tahun sebelumnya, sehingga tahun ini kembali dilakukan untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan lebih terarah.
“Tujuan Pra-Musrenbang ini untuk menyelaraskan semua program dan kegiatan OPD untuk tahun 2027, supaya ada hubungan antara satu OPD dengan OPD yang lain,” ujar Murni, belum lama ini.
Selain itu, forum tersebut juga menjadi wadah untuk mengawal berbagai program prioritas pembangunan Kota Balikpapan yang akan dijalankan pada tahun 2027. Melalui proses ini, pemerintah daerah dapat menentukan strategi yang tepat dalam menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan kondisi keuangan daerah saat ini.
Murni menjelaskan, seluruh OPD telah memasukkan usulan program melalui sistem perencanaan daerah dengan total kebutuhan anggaran mencapai hampir Rp5,9 triliun. Namun, kemampuan fiskal Pemerintah Kota Balikpapan diperkirakan hanya sekitar Rp2,8 triliun.
Dengan demikian, terdapat selisih kebutuhan anggaran sekitar Rp3 triliun yang harus disesuaikan melalui proses penentuan prioritas.
“Total kebutuhan anggaran yang diinput OPD hampir Rp5,9 triliun. Tapi kemampuan fiskal kita hanya sekitar Rp2,8 triliun, artinya kita harus mengurangi hampir Rp3 triliun,” jelasnya.
Melalui Pra-Musrenbang pemerintah mendorong setiap OPD untuk menyusun ulang programnya dengan mengutamakan kegiatan yang memberikan dampak paling besar bagi masyarakat.
Menurut Murni, proses ini sekaligus mengubah pola pikir perencanaan dari yang sebelumnya berorientasi pada kepentingan masing-masing OPD menjadi pendekatan skala kota.
“Melalui Pra-Musrenbang ini kita ingin mereka memahami keterbatasan fiskal sehingga harus berpikir lebih prioritas lagi. Jadi berpikirnya bukan lagi skala OPD, tapi skala kota,” katanya.
Ia menambahkan, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, pemerintah tetap mengakomodasi berbagai program yang mendukung sembilan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Namun, dalam pelaksanaannya tetap akan ditentukan prioritas utama yang dinilai memiliki dampak paling luas bagi masyarakat. Salah satu contoh yang menjadi perhatian adalah penanganan banjir yang dinilai memiliki pengaruh besar terhadap berbagai sektor.
“Kalau banjir itu wajib karena dampaknya luar biasa, baik secara ekonomi, sosial maupun terhadap infrastruktur kota,” ujarnya.
Selain penanganan banjir, pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk memberikan ruang baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Upaya mempercantik wajah kota juga masuk dalam rencana pembangunan, salah satunya melalui pembaruan trotoar agar lebih nyaman dan aman bagi pejalan kaki.
“Kita juga ingin wajah kota semakin baik. Trotoar diperbaharui supaya bisa dinikmati pejalan kaki dan memberikan ruang aktivitas bagi masyarakat,” jelas Murni.
Ia menambahkan, kemampuan fiskal Kota Balikpapan pada 2027 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2026. Hal ini dipengaruhi oleh situasi keuangan yang juga dirasakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mengakomodasi berbagai usulan program dalam dokumen perencanaan awal, dengan harapan adanya kemungkinan perubahan kebijakan atau tambahan duk(*/Df+Bpp)
