SAMARINDA, Swarakaltim.com – Di tengah tekanan efisiensi anggaran, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tetap diputuskan berlangsung pada 2026. Keputusan ini diambil dalam forum bersama seluruh pemangku kepentingan yang digelar di Kabupaten Paser pada 2 April 2026.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Muhammad Faisal, menyebutkan bahwa sebelumnya sempat muncul dua opsi pelaksanaan, yakni 2026 atau diundur ke 2027. Namun hasil koordinasi akhirnya mengerucut pada pelaksanaan tahun depan.
“Semua bersepakat untuk tetap melaksanakan Porprov di 2026, dengan catatan efisiensi, efektivitas, dan skala prioritas,” ujarnya, Senin (6/4/2025).
Ia menjelaskan, kondisi fiskal yang terbatas memaksa adanya penyesuaian signifikan pada skala kegiatan. Tidak hanya dari sisi penyelenggaraan, jumlah kontingen yang diberangkatkan oleh kabupaten/kota juga diprediksi akan menyusut.
“Tentunya pasti berkurang seperti tahun-tahun lalu karena anggarannya juga turun. Kontingen juga saya yakin kuotanya akan berkurang,” katanya.
Meski demikian, jumlah cabang olahraga (cabor) dipastikan tidak berubah. Penyesuaian akan difokuskan pada pengurangan nomor pertandingan yang dianggap tidak prioritas, sekaligus mendorong daerah lebih selektif dalam menentukan atlet yang dikirim.
“Cabor tetap sesuai yang ditetapkan, tapi nomor tanding yang tidak prioritas akan kita kurangi. Kabupaten/kota juga diharapkan lebih selektif mengirim atlet,” jelasnya.
Upaya efisiensi turut menyasar seremoni pembukaan dan penutupan yang akan dikemas lebih sederhana. Namun, suasana meriah tetap diupayakan melalui kolaborasi lintas pihak.
Di sisi lain, Kabupaten Paser sebagai tuan rumah tidak dibebani untuk menggelar seluruh pertandingan. Sejumlah daerah lain bahkan telah menawarkan fasilitas venue secara cuma-cuma sebagai bentuk dukungan.
“Kami beri waktu satu sampai dua minggu kepada Paser untuk menentukan cabor mana yang bisa digelar di daerah lain. Terakhir ada lima cabor yang sudah dipastikan di luar Paser,” ungkap Faisal.
Ia juga menegaskan, pembangunan sarana baru tidak direkomendasikan apabila tidak didukung kemampuan anggaran.
Untuk pembiayaan, Pemprov Kaltim memilih skema yang lebih sederhana dan akuntabel dengan menyalurkan dukungan melalui belanja langsung kegiatan di Dispora, bukan dalam bentuk hibah.
“Bantuan tidak dalam bentuk hibah, tetapi masuk dalam batang tubuh anggaran Dispora sebagai belanja langsung kegiatan,” jelasnya.
Saat ini, formulasi teknis masih dibahas agar pencairan anggaran tidak terhambat oleh persoalan administrasi. Skema yang praktis dinilai krusial demi kelancaran pelaksanaan.
Kabupaten Paser sebelumnya mengusulkan anggaran hibah sebesar Rp60 miliar, namun masih dalam proses verifikasi. Sebagai pembanding, Porprov sebelumnya di Berau mendapat dukungan sekitar Rp50 miliar karena mencakup pembangunan fisik.
Untuk pelaksanaan 2026, besaran anggaran diproyeksikan lebih kecil karena difokuskan murni pada penyelenggaraan kegiatan.
“Prediksi saya sekitar Rp30 sampai Rp35 miliar, karena ini murni untuk penyelenggaraan kegiatan tanpa pembangunan fisik,” pungkasnya.(DHV)
