SAMARINDA, Swarakaltim.com – Kehadiran Sekolah Rimba di Batu Besaung, Samarinda Utara, menjadi pengingat keras bahwa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya menyentuh garis batas Ibu Kota Kalimantan Timur. Sejak Juni 2025, anak-anak di kawasan ini harus bergantung pada gazebo sederhana dan dedikasi relawan Yayasan Kaindea Study Center demi mendapatkan hak dasar mereka untuk belajar.
Kondisi ini mendapat tanggapan serius dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. Ia memandang fenomena sekolah nonformal di tengah kawasan hijau ini sebagai bukti nyata adanya kelompok masyarakat yang terlupakan oleh sistem.
“Saya menanggapinya itu bentuk masih ketidakhadiran negara kepada masyarakat kita yang belum beruntung dalam dunia pendidikan,” ujar Anhar, Senin (11/5/2026).
Anhar mengkritik kecenderungan pemerintah yang sering terjebak dalam perubahan nama program tanpa menyelesaikan hambatan di lapangan, seperti akses ekonomi dan administrasi. Ia pun menyinggung istilah “Sekolah Rakyat” yang kini gencar dipromosikan pemerintah lewat proyek-proyek bernilai ratusan miliar.
“Saya mau belajar juga tentang kamus bahasa Indonesia tentang sekolah rakyat. Memangnya sekolah lain bukan sekolah rakyat? Isinya rakyat semua,” katanya.
Menurutnya, munculnya Sekolah Rimba mencerminkan bahwa peningkatan mutu dan infrastruktur yang selama ini digaungkan ternyata belum dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan warga.
“Itu mencerminkan bahwa masih banyak PR kita di dalam pendidikan ini. Mutunya, kualitasnya, infrastrukturnya, ternyata masih ada juga yang belum terjangkau pendidikan,” tegasnya.
Selain masalah akses, Anhar menyoroti kerugian jangka panjang bagi peserta didik di sekolah nonformal. Tanpa ijazah dan status legal, anak-anak tersebut berpotensi kehilangan hak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Sekolah Rimba itu hanya memberikan pembelajaran dalam jangkauan mereka. Tapi secara prosedur normatif mereka tidak mendapatkan ijazah dan hak-hak penuh sebagai peserta didik,” tambahnya.
Ia mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah yang megah, namun juga pada arah keberlanjutan hidup para lulusannya setelah menyelesaikan pendidikan.
“Kita bangun sekolah bagus, universitas bagus seperti mal. Tapi setelah lulus mereka mau ke mana? Itu yang harus dipikirkan,” kritik Anhar.
Sebagai penutup, Anhar mendesak agar pemerintah menghentikan praktik pembedaan kualitas antar sekolah. Baginya, pendidikan tidak akan pernah maju jika pemerintah masih memelihara sekat-sekat eksklusivitas.
“Menurut saya tidak ada lagi sekolah unggulan. Sebenarnya unggulan semua. Persaingan tidak akan pernah maju kalau ada istilah unggulan dan yang lain dianggap biasa,” pungkasnya.(DHV)
