SAMARINDA, Swarakaltim.com – Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) secara tegas memilih jalur interpelasi dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ketimbang langsung menggulirkan Hak Angket terkait persoalan yang tengah memanas di lingkungan pemerintahan. Langkah ini diambil sebagai bentuk kompromi politik dan kepatuhan terhadap mekanisme yuridis agar tidak memicu keretakan di internal parlemen maupun koalisi daerah.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Sarkowi V. Zahry, membeberkan bahwa usulan keberangkatan ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan Kemendagri murni datang dari fraksinya. Menurutnya, langkah ini penting agar dewan tidak mengambil keputusan berdasarkan informasi yang bias dan keliru.
”Terkait penggunaan pengawasan DPRD, menurut kami kurang tepat kalau penggunaannya hak angket. Selama ini kita sering menerima informasi yang bisa jadi bias. Untuk menjelaskan secara terang benderang, kami di Fraksi Golkar punya kompromi kalau seandainya interpelasi, karena interpelasi itu memberikan jawaban,” ujar Sarkowi V. Zahry, Selasa (19/5/2026).
Sarkowi menambahkan, melalui forum interpelasi, DPRD bisa meminta keterangan langsung dari Gubernur sekaligus menghadirkan perangkat daerah seperti Sekda, TAPD, hingga OPD terkait. Melalui proses resmi tersebut, dewan baru bisa menilai apakah ada dugaan pelanggaran hukum yang cukup kuat untuk menaikkan status pengawasan menjadi hak angket.
Mengenai alasan menyeret Kemendagri dalam polemik ini, Sarkowi menepis anggapan bahwa DPRD Kaltim dinilai manja atau “sedikit-sedikit konsultasi”. Ia menegaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kemendagri adalah pembina resmi pemerintahan daerah yang posisinya netral sebagai pemberi keputusan jika terjadi kebuntuan persepsi.
”Pelaksanaan pemerintahan di DPRD atau pemda itu ketika ada persoalan dan tidak ada titik temu, ya ke mana lagi? Karena secara regulasi kita harus konsultasi ke Kemendagri. Ini berbeda kalau posisi kita di DPR RI yang bisa mengambil keputusan langsung. Kita harapkan dengan adanya arahan Kemendagri, DPRD tidak pecah dan berkutat dengan perdebatan interpelasi atau angket,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sarkowi tidak menampik adanya pertimbangan politis di balik sikap melunak Fraksi Golkar. Mengingat komposisi pucuk pimpinan Kaltim diisi oleh figur dari partai koalisi, Golkar memilih bertindak hati-hati guna menjaga stabilitas politik di Benua Etam.
”Kami di Golkar itu pakai pertimbangan yuridis dan politis. Kita enggak mau nanti saling ketidaknyamanan terjadi karena Gubernur itu Golkar, Wakil Gubernur Gerindra, terus kemudian sebagian besar koalisi pengusung. Jadi dalam mengambil langkah itu saling menjaga supaya tidak ada ketersinggungan. Fraksi Golkar itu menjaga kestabilan DPRD sebenarnya,” pungkas Sarkowi.
Untuk teknis keberangkatan ke Jakarta, ia menyarankan agar pimpinan DPRD hanya mengirimkan perwakilan fraksi demi asas efisiensi anggaran di tengah masa pengetatan pengeluaran daerah saat ini.(DHV)
