TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Berau mendukung langkah pemerintah pusat dalam menertibkan kawasan hutan di daerah. Penertiban dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai aturan.
Hal itu diungkapkan Kepala DLHK Berau, Zulkifli Azhari, saat ditemui di ruang kerjanya, Jl Apt Pranoto, Tanjung Redeb, baru baru ini.
“Terkait hal tersebut, DLHK sebelumnya mengikuti sosialisasi program pemerintah pusat terkait penataan kawasan kehutanan. Untuk sementara, keterlibatan DLHK masih pada tahap menerima informasi dan memahami mekanisme program tersebut,” jelasnya.
Menurut Zulkifli, agenda berikutnya akan melibatkan koordinasi bersama unsur terkait di daerah, termasuk aparat penegak hukum (APH) jika diperlukan. Sinergi tersebut dianggap penting karena persoalan kawasan hutan tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga kepastian status dan legalitas pemanfaatan lahan.
“Setelah sosialisasi, tentu akan ada tindak lanjut bersama pihak terkait. Kami mendukung langkah penertiban ini karena persoalan kawasan hutan perlu ditangani dengan dasar hukum yang jelas,” ujar Zulkifli lagi.
Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi berlanjut pada pemetaan dan penanganan kawasan yang bermasalah. Dengan pengawasan yang lebih terkoordinasi, potensi pelanggaran maupun konflik pemanfaatan kawasan hutan di Berau dapat ditekan. (Nht/Bintang)
