Arahan Saefuddin Zuhri, Wakil Wali Kota Samarinda, dalam sharing session “Tetap Cuan di Tengah Badai: Seni Bertahan UMKM di Kota Samarinda
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah kondisi efisiensi anggaran dan dinamika keterbatasan fiskal daerah. Kehadiran ekonomi kerakyatan diposisikan sebagai jaring pengaman sosial utama untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi di Kota Tepian.
Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Sharing Session bertajuk “Tetap Cuan di Tengah Badai: Seni Bertahan UMKM di Kota Samarinda” yang diinisiasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Samarinda di Arutalla Ballroom Bapperida, Kamis (5/11/2026).
Saefuddin Zuhri, Wakil Wali Kota Samarinda menjelaskan, kendati daerah dihadapkan pada keniscayaan efisiensi anggaran, prioritas penguatan ekonomi masyarakat kelas bawah tidak boleh dikesampingkan. Pemkot terus mendorong para pelaku UMKM untuk adaptif serta jeli melihat peluang usaha yang menguntungkan tanpa bergantung pada bantuan modal instan.
“Di masa efisiensi ini ada keniscayaan fiskal. Namun, keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil adalah prioritas sosial yang tidak boleh ditinggalkan. Jalan menuju keuntungan di tengah ketidakpastian bukanlah hal yang instan, dibutuhkan seni dan daya tahan,” ujar Saefuddin Zuhri.
Saefuddin mencontohkan berbagai langkah efisiensi yang dapat langsung diterapkan dari rumah, seperti budidaya tanaman pangan skala keluarga di pekarangan hingga pemanfaatan sampah menjadi pupuk kompos bernilai jual. Langkah-langkah sederhana ini dinilai efektif memangkas pengeluaran rumah tangga sekaligus menghasilkan nilai tambah ekonomi yang membantu menekan angka inflasi daerah.
Pihaknya turut mengimbau para pelaku usaha untuk senantiasa mengasah keahlian serta konsisten menjaga mutu produk agar mampu terserap secara berkelanjutan di pasar lokal.
“UMKM bisa mengedukasi sendiri, menanam sendiri, atau menjual sendiri. Sesuaikanlah usaha dengan kemampuan dan keahlian masing-masing agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Jika ekonomi kerakyatan ini terus bergerak, inflasi kita akan turun dan kesejahteraan Kota Samarinda ikut terangkat,” lanjut Saefuddin.
Seirama dengan jajaran eksekutif, DPRD Samarinda memberikan dukungan penuh terhadap penguatan sektor usaha kecil. Iswandi, Ketua Komisi II DPRD Samarinda menilai intervensi pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada retorika bertahan hidup, melainkan harus mampu mendorong para pelaku UMKM naik kelas secara kualitas dan kuantitas.
Iswandi menekankan pentingnya terobosan konkret dari dinas teknis untuk memperluas jangkauan pemasaran produk lokal, salah satunya dengan membuka akses kemitraan secara masif ke jaringan toko swalayan dan gerai modern yang tersebar di Samarinda maupun Kalimantan Timur (Kaltim).
“Pemerintah Kota harus memastikan UMKM tidak hanya bisa bertahan saja, tapi bagaimana bisa tetap untung dan naik kelas. Indikator utamanya adalah omzet naik, tenaga kerja bertambah, dan produknya bisa masuk ke pasar yang lebih luas seperti gerai Indomaret se-Samarinda atau Kalimantan Timur,” ujar Iswandi.
Dari sisi penganggaran, pihaknya memastikan bakal mengawal keberlanjutan alokasi dana pembinaan UMKM pada postur anggaran daerah. Komisi II DPRD Samarinda telah berkoordinasi langsung dengan Wali Kota agar alokasi program pemberdayaan ekonomi kerakyatan tetap terlindungi dan mendapat porsi memadai meski di tengah kebijakan efisiensi fiskal.
“Kami dari Komisi II memikirkan dan memastikan alokasi anggaran untuk UMKM ini. Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Wali bahwa di tengah efisiensi saat ini, anggaran UMKM harus tetap diperkuat agar mereka bisa terus berkembang dan aktif berkegiatan,” pungkas Iswandi.(DHV)
