Pengumuman UMP Kaltim Tahun 2027
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp4.046.360 per bulan. Ketetapan tersebut tertuang dalam pengumuman resmi bernomor 500.15.14.1/6651/DTKT.Srk-IV yang ditetapkan di Samarinda pada Sabtu (21/11/2026) setelah keputusan gubernur diteken sehari sebelumnya.
Rudy Mas’ud, Gubernur Kaltim menetapkan angka upah minimum tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.373/2026 bertanggal 20 November 2026.
Dasar penetapan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan jo. UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai data kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan tertanggal 16 November 2026.
Aturan pengupahan baru ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2027 hingga 31 Desember 2027. Ketentuan nominal UMP Rp4.046.360 tersebut diberlakukan khusus bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan tempatnya bekerja.
Sementara itu, bagi pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, besaran upahnya wajib berpedoman pada struktur dan skala upah yang disusun serta diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Pengusaha di Kalimantan Timur juga dilarang membayar upah di bawah ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, Rozani Erawadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim menerbitkan surat permohonan publikasi media massa bernomor 500.15.14.1/1301/DTKT.Srk-IV/2026 pada 21 November 2026.
Langkah administratif tersebut ditujukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim agar naskah pengumuman UMP 2027 segera disebarluaskan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Penyebaran informasi resmi melalui media massa diharapkan membuat seluruh pemangku kepentingan di daerah memahami batas waktu pemberlakuan maupun kewajiban kepatuhan pengupahan. Dengan kejelasan regulasi sejak akhir November ini, perusahaan dan tenaga kerja memiliki acuan persiapan menjelang tahun anggaran ketenagakerjaan 2027.
Penetapan UMP Kaltim 2027 menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan daya beli pekerja sekaligus kepastian berusaha di Benua Etam. Pemprov Kaltim menegaskan kepatuhan terhadap struktur skala upah dan larangan pembayaran di bawah upah minimum menjadi kewajiban yang harus dijalankan di lapangan.(DHV)