SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, mendesak Gubernur Rudi Mas’ud agar segera membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 tentang mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan (Bankeu) antar pemerintah daerah. Ia menilai regulasi yang diterbitkan pada masa kepemimpinan sebelumnya itu cacat secara prosedural, karena disusun tanpa melalui koordinasi maupun konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebagaimana mestinya. “Ini bukan sekadar inisiatif dari pansus, tapi sudah menjadi sikap resmi DPRD yang pernah kami sampaikan sejak gubernur sebelumnya masih menjabat,” ujarnya beberapa waktu lalu. DPRD Kaltim, lanjutnya, bahkan telah

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Aktivitas tambang ilegal yang diduga terjadi di kawasan hutan pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, menuai respons keras dari Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry. Ia menyuarakan kekhawatirannya terhadap keberlangsungan kawasan konservasi tersebut yang selama ini menjadi pusat riset dan konservasi hayati. “Hutan pendidikan bukan ruang eksploitasi. Jika benar ada penambangan tanpa izin, itu pelanggaran serius terhadap hukum dan masa depan lingkungan kita,” ujarnya beberapa waktu lalu. Sarkowi menyoroti pentingnya menjaga kawasan yang telah sejak lama ditetapkan sebagai zona pendidikan dan penelitian lingkungan. Kawasan ini dikenal sebagai hutan tropis sekunder

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Krisis kepercayaan terhadap kualitas BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara (Kukar), akhirnya ditanggapi serius oleh DPRD Kaltim. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kaltim, bersama berbagai pihak termasuk Pertamina Patra Niaga, Dinas ESDM, DPPKUKM, Sat Reskrim Samarinda, pengelola SPBU, perwakilan ojek online, dan pihak bengkel, sebuah langkah konkret akhirnya diputuskan. Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabarrudin Panrecalle, memimpin langsung jalannya rapat yang menghasilkan sejumlah poin penting. Salah satunya adalah kesepakatan Pertamina untuk membuka layanan pemeriksaan

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Setelah melalui proses pembahasan intensif, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur resmi merampungkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026. Hasil kerja tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-11 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim, Rabu (9/4/2025). Berbeda dengan tahun sebelumnya, agenda kerja DPRD Kaltim tahun depan mengalami sejumlah penyesuaian. Beberapa kegiatan ditambah, dikurangi, bahkan direstrukturisasi agar lebih adaptif terhadap dinamika pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Dalam aspek legislatif, DPRD merancang pelaksanaan 60 rapat resmi, termasuk rapat komisi, badan, dan panitia khusus. Sementara untuk kunjungan kerja, total 108 agenda dijadwalkan, meliputi kunjungan dalam maupun

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) telah merampungkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 melalui Panitia Khusus (Pansus). Namun, di tengah padatnya agenda yang dirancang, muncul kekhawatiran soal kecukupan anggaran. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan bahwa agenda kerja tahun depan mencakup penambahan sejumlah kegiatan, seperti kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) dan ke berbagai kabupaten/kota. Hal ini, menurutnya, membuat beban kerja menjadi sangat padat. “Kalau program makin banyak, otomatis biaya ikut naik. Ini yang harus dipertimbangkan, apakah pendanaan mencukupi atau tidak, apalagi sekarang ada arahan efisiensi anggaran dari Presiden

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa perusahaan yang beroperasi di Kaltim harus memenuhi kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan atau bahkan tidak membayarkan THR merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh terjadi. “Pemerintah telah menetapkan bahwa THR harus dibayarkan maksimal 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah,” ujar Andi kepada awak media beberapa waktu lalu. Menurutnya, idealnya semua perusahaan sudah menyelesaikan pembayaran THR jauh sebelum hari raya. Jika terdapat kendala, setidaknya THR tidak boleh dibayarkan terlalu

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Abdul Rakhman Bolong secara resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) periode 2024-2029 dalam Rapat Paripurna ke-9 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim pada Jumat (14/3/2025). Ia menggantikan Seno Aji, yang sebelumnya menduduki kursi legislatif di Karang Paci. Pergantian ini terjadi karena Seno Aji memenangkan Pilkada Kaltim 2024 dan akan menjabat sebagai Wakil Gubernur Kaltim periode 2025-2030. Dengan demikian, posisinya di DPRD Kaltim harus diisi oleh Abdul Rakhman sebagai penggantinya. Usai dilantik, Abdul Rakhman menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia juga berterima kasih kepada seluruh tim

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-8 dalam rangka penyampaian pidato sambutan Gubernur Kaltim periode 2025-2030. Acara ini berlangsung di Gedung Utama DPRD Kaltim pada Senin (3/3/2025) dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta tamu undangan lainnya. Ketua DPRD Kaltim, Hassanuddin Mas’ud, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Ia juga mengapresiasi dedikasi Akmal Malik yang telah mengemban tugas sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim sebelumnya. “Kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kaltim mengucapkan selamat menunaikan ibadah