SAMARINDA, Swara Kaltim
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi hadir dan membuka Diseminasi dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kaltim Treasury Ballroom Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Kalimantan Timur, Jalan Juanda Samarinda, Jumat (20/9/2019).
Wagub Hadi Mulyadi menyambut baik atas pelaksanaan diseminasi dan evaluasi UU Nomor 9/2018 tentang PNBP di Kaltim. Apalagi, menurut laporan Kakanwil DJPb Kaltim Midden Sihombing, kegiatan ini baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia.
Pada kesempatan ini, Wagub Hadi menegaskan Kaltim sebagai salah satu provinsi penyumbang PDRB terbesar untuk Indonesia, merasa selama ini pembagian dana perimbangan masih belum sesuai dengan kontribusi Benua Etam kepada negara Indonesia. Secara runut Hadi menjelaskan perjuangan pemerintah daerah bersama masyarakat Kaltim untuk mendapatkan dana perimbangan yang proporsional.
Mulai dari pengajuan judicial review UU Nomor 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK), hingga pengajuan otonomi khusus. Namun perjuangan tersebut berakhir dengan kegagalan di tingkat pusat.
“Keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Keadilan untuk rakyat Kaltim. Itulah yang kami perjuangkan selama ini. Belajar dari pengalaman tersebut, kami Kaltim apapun yang telah terjadi tetap dalam bingkai NKRI. Tidak ingin lepas dari NKRI. Dan saat ini ada hikmahnya, karena Kaltim ditetatpkan sebagai ibu kota negara baru negara Indonesia. Semoga pemerintah pusat bisa adil terhadap rakyat Kaltim,” jelas Hadi.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber Direktur Pelaksanaan Anggaran DJPb Kementerian Keuangan Sudarso dan Direktur PNBP Bidang Kementerian/Lembaga Ditjen Anggaran Wawan Sunarjo.
Tampak hadir, Kakanwil DJPb Jawa Tengah Sulaimansyah, Kakanwil DJPb Bengkulu Ismet Saputra dan Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) Kalimantan Utara Prof Dr Adri Patton. (aya/sk)
