Presiden RI Ir. Joko Widodo Saat Mengumumkan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Negara (26/08/2019)
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Gubernur Isran Noor tentu bukan ahli nujum. Bukan pula peramal ulung. Tapi dua ‘rasanya’ soal ibu kota negara, terbukti dan nyata. Seolah membaca kemana arah pendulum hati Sang Presiden Joko Widodo mencari feelingnya, setelah berbulan berayun.
Pertama, ketika wartawan senior ABC Australia, David Lipson menanyainya pada Rabu tengah malam (7/8/2019) di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Balikpapan. David Lipson ketika itu bertanya seberapa yakin Kaltim akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon ibu kota negara, pengganti Jakarta.
Meski baru saja tiba dari Jakarta dengan penerbangan terakhir, tanpa ragu, Gubernur Isran Noor memberi jawaban. “Setelah dipanggil Presiden Joko Widodo usai rapat Karhutla (di Istana Negara, 6 Agustus 2019), perasaan saya Kalimantan Timur (yang akan dipilih Presiden Joko Widodo),” jawab Isran.
Perkiraan ini terbukti, sebab pada Senin, 26 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang dipilih menjadi calon ibu kota negara (IKN) baru.
Momen kedua ketika Aiman Witjaksono, host program “Aiman” Kompas TV berkesempatan mewawancarai Gubernur Isran Noor, lagi-lagi di Balikpapan pada Kamis siang (22/8/2019).
“Pak Gubernur, Kaltim iya. Tetapi ada dua yang mengemuka, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Mana yang lebih mengemuka Pak Gubernur? tanya Aiman memancing tanya. “Dua-duanya,” sahut gubernur.
Aiman masih penasaran. “Lalu mana yang sudah Pak Gubernur komunikasikan ke Pak Presiden,” balas Aiman masih dengan mimik penasaran. “Dua-duanya,” jawab Gubernur Isran bergeming. Aiman pun menyerah penuh tanya.
Dan benar saja, ketika pengumuman resmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara bersama sejumlah menteri, Presiden Joko Widodo pun menyebut sama, “dua-duanya”.
“Pemerintah sudah melakukan kajian intensif dan mendalam sejak tiga tahun lalu. Dan hasil kajian menyimpulkan lokasi ideal untuk ibu kota negara ada di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian di Kutai Kartanegara,” sebut Presiden Joko Widodo di depan puluhan wartawan cetak dan elektronik saat konferensi pers tentang pemindahan ibu kota negara di Istana Negara, Senin lalu.
Presiden pun menyebut setidaknya ada lima keunggulan yang dimiliki Kaltim. Pertama Kaltim merupakan daerah dengan risiko bencana paling minimal. Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor.
Keunggulan kedua, lokasi yang ditawarkan Kaltim sangat strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Keunggulan ketiga, lokasi yang diusulkan berada di antara dua kota yang sudah berkembang lebih dulu, yakni Samarinda dan Balikpapan.
Kaltim juga dinilai memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Ini menjadi keunggulan keempat yang dimiliki Kaltim. “Keunggulan kelima, lahan yang ditawarkan Kaltim adalah lahan milik negara seluas 180 ribu hektar. Tentu ini memudahkan pemerintah dan biayanya pasti jauh lebih hemat,” ulas Jokowi meyakinkan.
Menurut Jokowi, pemindahan ibu kota negara adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa. Sebab meski sejak beberapa tahun lalu diterapkan otonomi daerah, faktanya kesenjangan pembangunan masih cukup tinggi.
Namun demikian, Jokowi menyebutkan pemindahan ibu kota negara bukan satu-satunya upaya untuk mempersempit kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, sebab di saat yang bersamaan pemerintah juga terus mengembangkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam di luar pulau Jawa.
Demikian pula soal Jakarta. Menurut Jokowi, Jakarta masih akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan akan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, keuangan, perdagangan dan pusat jasa berskala regional dan global.
“Rencana Pemprov DKI untuk melakukan urban regeneration yang dianggarkan sebesar Rp571 triliun akan terus dijalankan. Saat ini pembahasannya sudah pada level tehnis dan siap dieksekusi,” tegas Jokowi.
Setelah mendengar langsung pernyataan Presiden Jokowi yang memilih Kaltim sebagai calon ibu kota negara pengganti Jakarta, Gubernur Isran Noor mengaku sangat gembira karena akhirnya pemerintah memilih Kaltim.
“Syukur alhamdulilah, pertama kami patut bersyukur atas kepercayaan ini. Selanjutnya saya akan segera berkoordinasi dengan dua wali kota yang mengapit calon ibu kota negara yang baru, Samarinda dan Balikpapan. Saya juga akan intensif berkomunikasi dengan Bupati PPU dan Bupati Kutai Kartanegara agar semua prosesnya berjalan baik,” sebut Isran.
Dia pun mengajak provinsi-provinsi tetangga mendukung rencana ini, sebab kehadiran ibu kota negara di tengah Indonesia akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan tengah dan timur Indonesia khususnya.
Dalam banyak kesempatan wawancara dengan para wartawan, baik siaran langsung maupun rekaman di televisi dan radio, Gubernur Isran Noor juga menyebutkan keterbukaan warga Kaltim menerima para pendatang yang nantinya pasti akan berduyun-duyun datang ke Benua Etam.
“Sejak zaman dulu Kaltim sangat terbuka. Kaltim sangat heterogen, namun tetap toleran. Penduduknya hidup damai dan kondusif. Dominasi warganya pun 30 persen dari Jawa, 21 persen dari Sulawesi, 12 persen dari Kalimantan Selatan, sisanya baru warga suku lain dan termasuk warga asli Kaltim. Lebih mudah diatur,” ungkap Isran.
Tak salah presiden memilih Kaltim kata Isran, sebab Kaltim telah memiliki kesiapan infrastruktur yang pastinya sangat dibutuhkan untuk kepentingan ibu kota negara. Kaltim punya dua bandara internasional yang mengapit calon ibu kota negara. Yakni Bandara Internasional APT Pranoto di Samarinda dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan.
Kaltim juga memiliki masa depan infrastruktur yang lebih baik. Sebut saja Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Internasional serta Terminal Peti Kemas Kariangau di Balikpapan yang sudah beroperasi dengan sistem direct call (pengiriman barang langsung ke luar negeri).
Kaltim juga sudah membangun jalan tol Balikpapan-Samarinda yang ditargetkan rampung dan beroperasi akhir tahun ini. Kaltim juga berada lokasi yang strategis di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Selain itu masih ada sederet keunggulan Kaltim lain yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi akhirnya memilih Kaltim.
“Saya tidak pernah membandingkan keunggulan Kaltim dengan provinsi di Kalimantan lainnya. Semuanya bagus, semuanya potensial. Siapa pun dipilih presiden, Kaltim pasti akan mendukung karena dasar pemindahan ini adalah untuk keadilan dan pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia,” ulas Isran.
Gubernur juga memberi jawaban soal kemungkinan aksi para spekulan tanah. “Spekulan pasti mati kutu. Ngabisi baterai saja mereka kalau mau main-main di Kaltim. Kenapa, karena rencana lokasi yang kami usulkan, semuanya lahan milik negara,” kata Isran menjawab Aviliani Malik dalam program OPSI, Metro TV, Senin malam (26/8/2019).
Dalam waktu segera gubernur juga akan merancang Peraturan Gubernur tentang Penataan Kawasan Non Komersial demi mengamankan lahan-lahan milik negara, sekaligus mencegah aksi-aksi nakal para spekulan tanah. Selanjutnya, gubernur menegaskan perubahan rencana tata ruang wilayah Kaltim juga harus diperkuat dengan dukungan legal dari DPR dan MPR.
Soal isu lingkungan dan hutan lindung, Gubernur Isran Noor juga memberi penjelasan. Jawaban gubernur ini sekaligus menjawab keragu-raguan sejumlah pihak dan nitizen soal kelestarian hutan lindung jika ibu kota negara benar-benar dipindahkan ke Sepaku dan Bukit Soeharto.
“Umumnya di kota-kota, ruang terbuka hijau (RTH) itu 30 persen. Dalam konsep ibu kota negara nanti, kita akan balik. RTHnya bisa 60 hingga 70 persen, sedangkan bangunan fisik ibu kota negaranya cukup 30 persen. Saya membayangkan ibu kota negara kita nanti berada di tengah hutan, di kelilingi pohon-pohon,” tegas Isran.
Senada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, arsitek rencana besar ini. Rencana kawasan induk ibu kota negara ungkap Bambang, seluas 40 ribu hektar dan bisa diperluas di tahun-tahun selanjutnya hingga 180 ribu hektar sebagaimana luas yang ditawarkan Kaltim. Seluruhnya adalah lahan milik negara.
“Separuh dari 40 ribu hektar lokasi induk itu adalah ruang terbuka hijau. Jadi hutan lindung tidak akan kita ganggu. Justru hutan konservasi Bukit Soeharto yang tidak dipakai untuk kepentingan hutan akan kita hijaukan kembali, akan kita rehabilitasi seperti keinginan Pak Gubernur,” tegas Bambang.
Fase persiapan akan selesai pada tahun 2020 dan pekerjaan infrastruktur sudah akan dimulai pada akhir 2020. “Akhir 2024 akan kita mulai tahapan pemindahan. Dan seperti disampaikan Bapak Presiden yang dipindahkan adalah pusat pemerintahan. Jakarta tetap akan menjadi kota metropolitan, kota perdagangan dan kota jasa,” beber Bambang.
Saat konferensi pers rencana pindah ibu kota negara, Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR Sofyan Djalil, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur Kaltim Isran Noor dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Sebuah provinsi tak harus membayar ahli nujum atau peramal hebat untuk melihat masa depan, sebab satu provinsi hanya perlu satu gubernur dengan visi dan insting brilian untuk mengukur apa yang dia ucapkan dan fakta dari apa yang dia ucapkan bersesuaian.
Setidaknya kita sudah mendapatinya dari seorang gubernur, bernama Isran Noor. Selamat Pak Gubernur, Selamat Benua Etam, Jayalah Indonesia.
Penulis : Syamsul Arifin
Sumber : (humasprovkaltim)
