MAHAKAM ULU, Swarakaltim.com – Setelah mengikuti rapat kordinasi dalam rangka Kesiapan dan Antisipasi Bencana Alam serta Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) diwilayah Kutai Barat dan Mahakam Ulu, yang diselengarakan Polres Kubar, Kamis (5/3/2020).
Pemerintah Kabupaten Mahulu melalui instansi terkait, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mahulu, akan membentuk Satgas Penanggulangan Karhutla tingkat kabupaten.
Irawan senjaya juga menuturkan, pihaknya akan segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Karhutla ditingkat kabupaten, dengan penetapan melalui kepala daerah.
“Akan segera kita bentuk dengan melibatkan sejumlah pihak pemerintah dan instansi vertical. Tentunya melalui penetapan kepala daerah setempat,” ungkap Sekretaris DLH Mahulu, Irawan Senjaya usai mengikuti rakor karhutla di Mapolres Kubar.
Setelah satgas karhutla dibentuk, kata Irawan, pihaknya akan melaksanakan apel kesiap-siagaan. Kemudian rapat kerja secara periodik dalam upaya mitigasi pengendalian karhutla di wilayah Mahulu.
“Seperti yang kita ketahui, pemerintah khususnya Pemkab Mahulu berkomitmen dalam menjaga hutan dari perambah, juga akibat kebakaran. Kerana dampak kebakaran hutan selain merugikan daerah, juga akan terdampak kedaerah lainnya,” jelasnya.
Irawan menambahkan, sangat perlu dilakukan diskusi melalui workshop, seminar, serta bedah budaya dan lainnya, untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang cara membuka lahan tanpa membakar.
“Yakni pemanfaatan Iptek membuka lahan tanpa bakar. Sehingga dengan unsur zat kimia pembusukan bekas tebang/tebas/alat mekanis berfungsi menjadi pupuk organik di lahan tersebut,” terangnya.
Bahkan katanya, dengan jejaring kerja, karhutla dapat dicegah dengan cara melakukan penjagaan dengan jumlah personel cukup saat akan membakar lahan.
“Dulu, dengan kearifan lokal jarang terjadi karhutla. Melaporkan apabila ingin membakar lahan, menunda pembakaran jika curah hujan sedikit,” cetusnya.
Mewakili Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, dalam rakor karhutla tersebut. Kepala DKPP Mahulu Saripudin menuturkan, dengan adanya rakor itu diharapkan kerjasama lintas sektoral dapat lebih baik lagi.
“Sehingga semua pihak akan berjalan sesuai Standard Operating Procedur (SOP) atau peraturan untuk mempermudah tugas. Pentingnya antisipasi dan penanggulan karhutla, karena berdampak pada lahan pertanian masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Alfian
Editor : Redaksi (SK)
