“Peraihan WTP Menjadi Cambuk Baru Agar Kinerja Pemerintah Lebih Maksimal”
MAHAKAM ULU, Swaarakaltim.com – Mahakam Ulu atau disebut Mahulu merupakan Kabupaten termuda yang baru dimekarkan sejak 2012 lalu dari 10 kabupaten/kota di Benua Etam, Provinsi Kalimantan Timur.
Di usia mudanya itu, Mahulu berhasil menoreh prestasi yang membanggakan, yakni meraih opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk pertama kalinya melalui hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim.
Penghargaan kali ini diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Dadek Nandemar kepada Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksa (LHP) atas LKPD se-Kaltim Tahun Anggaran 2019 di Kantor BPK Perwakilan Kaltim, Selasa (23/06/2020).
Hal ini tentu menjadi kebanggaan pertama bagi kabupaten termuda yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Serawak Malasyia ini. Sehingga Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan mengapresiasi peraihan WTP yang diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Kaltim.
“Prolehan WTP diraih merupakan kerja pemerintah daerah selama ini. Kami (reed-DPRD Mahulu sangat mengapresiasi kerja pemerintah sehingga bisa naik kelas dari pringkat tahun sebelumnya,” ungkap Bulan yang juga hadir dalam serah terima kegiatan sore ini tadi.
Disisi lain, Bulan menaruh harapan atas perolehan WTP tersebut dapat menjadi cambuk bagi pemerintah untuk selalu bekerja maksimal, tepat waktu dalam laporan administrasi terkait laporan keuangan daerah.
“Kita berharap menjadi cambuk baru agar kinerja pemerintah maksimal dalam laporan keuangan. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan sesuai dengan harapan kita selaku wakil rakyat di 5 Kecamatan se-Mahulu,” imbuh Bulan.
Politisi wanita dari Fraksi Gerindra yang telah dua kali terpilih menjadi unsur pimpinan DPRD Mahulu ini, siap mensupport dan memberikan rekomendasi sebagai mitra dari pemerintah untuk mensukseskan visi misi dalam membangun mahulu untuk semua.
Selain itu Bulan sangat mengharapkan untuk ketaatan dan kepatuhan setiap OPD dalam menyusun program kerja dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan realisasinya benar-benar agar tepat waktu dalam laporannya.
“Karena setelah menerima LHP hari ini tadi, seluruh DPR kabupaten/kota, tampa terkecuali DPRD Mahulu akan membentuk pansus terhadap laporan apa saja yang harus segera diperbaiki dari hasil laporan tersebut,” tutur Bulan.
Penulis : Alfian
Editor : Redaksi (SK)
