SAMARINDA,Swarakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja spesifik Komite II DPD RI bersama Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono dalam rangka koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kaltim. Pertemuan berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Senin (14/9/2026).
Mewakili Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan, Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota terus bergerak melakukan berbagai langkah penanganan, termasuk upaya persuasif kepada masyarakat, untuk meminimalisasi dampak dan mencegah meluasnya karhutla di Bumi Etam.
“Terkait kebakaran hutan dan lahan di Kaltim, pemerintah provinsi bersama kabupaten dan kota se-Kaltim terus bergerak dan melakukan berbagai tindakan agar kebakaran tidak meluas,” ujar Sri Wahyuni.
Menurut Sri, pemutakhiran data dan kondisi kebencanaan di Kaltim juga terus dilakukan. Sejumlah kabupaten dan kota telah menetapkan status siaga bencana, sementara beberapa daerah lainnya telah meningkatkan status menjadi tanggap darurat.
Di sisi lain, Kabupaten Mahakam Ulu menetapkan status siaga darurat kekeringan. Bantuan bagi masyarakat yang terdampak kekeringan juga terus disalurkan. Salah satunya melalui penyerahan bantuan oleh Wakil Gubernur Kaltim di Kabupaten Mahakam Ulu beberapa waktu lalu.
Dalam penanganan karhutla, Kaltim juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian RI berupa 75 unit pompa air. Bantuan tersebut didistribusikan ke Kukar sebanyak 19 unit, Paser 12 unit, Kubar delapan unit, Kutim tujuh unit, PPU enam unit, Samarinda lima unit, Balikpapan lima unit, Mahulu tiga unit, dan Bontang dua unit. Sebanyak dua unit lainnya disiapkan sebagai cadangan.
“Semoga ini bisa membantu penanganan sumber air untuk irigasi,” jelasnya.
Termasuk penanganan kebakaran di kawasan sekitar Bandara APT Pranoto, tepatnya di Desa Sungai Bawang, Pemprov Kaltim melalui OPD terkait bersama dukungan perusahaan Lana Harita juga telah bergerak melakukan penanganan di lapangan.
Sementara itu, Ketua Komite II DPD RI yang memimpin rombongan, Dr Badikenita BR Sitepu, mengatakan hasil rapat koordinasi bersama Wamen LH Diaz Hendropriyono menyepakati pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan membuka posko terpadu yang dilengkapi pendataan secara akurat.
“Jadi, apa yang dibutuhkan dan diperlukan akan disampaikan melalui posko tersebut. Kenapa? Karena kondisi ini merupakan bencana yang terus berulang sehingga perlu penanganan serius dari semua pihak,” tegas Badikenita Sitepu.
Wamen LH Diaz Hendropriyono menekankan pentingnya penggunaan satu data yang akurat untuk keperluan penanganan karhutla maupun pasca karhutla.
“Jadi kita ingin menindaklanjuti rapat tadi sebenarnya data ini seperti apa, karena masyarakat juga perlu tahu berapa luasan yang terkena. Saat ini digunakan tiga satelit untuk membaca data hotspot karhutla, yaitu Terra, NOAA-20 dan S-NPP sehingga datanya berbeda. Kita perlu menyinkronkan data dari ketiga satelit itu, apakah nanti datanya akan digabung atau hanya menggunakan satu satelit saja, seperti yang dilakukan Sekretariat ASEAN yang memakai NOAA-20 untuk memantau. Kita segera melakukan verifikasi lapangan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penanganan karhutla,” urai Diaz Hendroprioyono seusai meninjau Posko Karhutla Provinsi Kaltim dan menyerahkan bantuan pompa serta masker di BPBD Kaltim.
Turut hadir dari Kementerian Lingkungan Hidup, Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Dasrul Chaniago dan Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Edy Nugroho Santoso.
Dari Komite II DPD RI hadir Anggota DPD RI asal Kaltim Dr Yulianus Henock Sumual, Alfiansyah Komeng, Marthin Billa, Andri Prayoga Putra Singkarru, A Abd Waris Halid, Dr H Bustami Zainudin, H Achmad Azran, dan Matias Heluka.
Tampak mendampingi Sekda Sri Wahyuni sejumlah kepala OPD Pemprov Kaltim dan Forkopimda Kaltim. Hadir pula tokoh adat dan tokoh masyarakat. (aya/sk)
Foto: adpim
