Caption: Bupati Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati Gamalis, saat memimpin rapat koordinasi hal batas Berau-Bulungan
TANJUNG REDEB, Swarakaltim.com – Masalah tapal batas antardua provinsi yakni Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ternyata hingga sekarang belum mencapai kata sepakat.
Untuk kearah laut sudah tidak masalah, yang masih alot adalah perbatasan disisi darat. Namun untuk hal ini Pemerintah Bumi Batiwakkal berupaya pertahankan yang menjadi wilayahnya sekitar kurang lebih 50.000 hektar yang ditarik masuk ke Bulungan.
Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi tentang batas antara Berau-Bulungan bertempat diruang rapat Kakaban, Jl Apt Pranoto, Senin (26/04) Rakor dipimpin langsung Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, Hadir juga Wakil Bupati Gamalis, Sekkab Berau M Gazali, Plt Asisten 3 Maulidiyah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Sebagaimana penjelasan Kasubag Penataan Wilayah dan Pengembangan Desa Tertinggal (PWPDT) Sekretariat Daerah (Setda) Ahmad Rizhali, mengatakan Bumi Batiwakkal apabila tidak bisa mempertahankan maka akan kehilangan lahan sekitar 50.000 hektar jika mengikuti tapal batas yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang diambil dari pembagian tengah lahan yang di klaim.
Dimana penetapan tapal batas tersebut masih menggunakan data lama ketika Provinsi Kaltara belum terbentuk dan masih menyatu dengan Kaltim.
“Jadi yang kita pertahankan sekarang batas yang telah dibuat menurut data administrasi. Yang mana batas itu sampai saat ini belum ada pengkajian jadi menggunakan data yang lama,” jelas Ahmad Rizhali.
Masih menurutnya beberapa saat usai ikuti rapat, penyelesaian permasalahan tapal batas wilayah ini akan diputuskan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah melalui Dinas Pertanahan yang akan mengurus dan memperjuangkan tapal batas yang dimiliki oleh Kabupaten Berau.
Mengapa masalah batas ini berkepanjangan? Beliau menjawab penyebabnya adalah pengakuan kepemilikan tanah, mengingat dalam area tersebut terdapat lahan produktif berupa tambang dan Sarang Burung Walet (SBW).
“Untuk diketahui, selama ini Berau tidak pernah menarik batas wilayah. Bulungan mengacu berdasarkan penyerahan pengelolaan SBW, padahal itu pengelolaannya saja tapi untuk wilayah atau lahannya tidak. Berdasarkan itu Bulungan beranggapan diserahkan sampai wilayahnya, ada dokumen itu kita miliki dimana hanya pengelolaan saja SBW itu tapi lahannya tetap masuk Berau,” Ahmad Rizhali.
Ditempat yang sama Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menuturkan, pihaknya sedang mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Untuk mampu membuktikan batas wilayah yang ditarik dari Kabupaten Berau dibanding dengan data dari Kabupaten Bulungan itu sepertinya lebih banyak wilayah Bumi Batiwakkal.
“Nah kita akan upayakan memiliki data-data dan bukti-bukti yang akurat bahwa memang lahan kurang lebih 50.000 hektar itu cenderung ke Kabupaten Berau. Karena memang banyak potensi dan aset daerah yang dimiliki di wilayah tersebut. Makanya Rabu ini (28/04) permasalahan tapal batas Berau-Bulungan akan dibahas di Kemendagri, mudah mudahan data yang kita sajikan mampu mempertahankan wilayah kita tersebut,” ungkap Srikandi pertama berhasil menjadi Bupati Di Berau.
Lanjut orang nomor satu di Bumi Batiwakkal itu, dilahan yang menjadi topik pembahasan masalah tapal batas ini disana terdapat kriteria-kriteria yang menunjang untuk dapat dipertahankan menjadi wilayah Berau seperti adanya perusahaan tambang batu bara, sarang burung walet, PT Inhutani yang bergerak dibidang kehutanan yang mana mampu mejadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini juga berupaya dikomunikasikan dengan Petinggi di Kaltim. Untuk keperluan itu persiapan yang akan digunakan sebagai bekal ke Gubernur Kaltim dikumpulkan secepatnya. “Ini kan sudah masuk perbatasan antar Provinsi dan menjadi wewenang dari Pemprov seyogyanya harus dikomunikasi,” ujar Sri Juniarsih. (nht)
Publisher : Alfian (SK)
