SAMARINDA, Swarakaltim.com – Mewakili Gubernur Kaltim, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Keuangan Daerah Muhammad Kurniawan didaulat menyampaikan Keynote Speech pada Focus Group Discussion (FGD) Akselerasi Implementasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Provinsi Kaltim, di Aula Maratua Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Senin (24/5/2021).
Pemprov Kaltim, menurut Kurniawan, terus mewujudkan perluasan less cash society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai. Terlebih di era sekarang, dengan dukungan teknologi, konsumen ingin cepat dan experience menambah terus.
Untuk itu para pelaku usaha baik pemerintah maupun swasta harus berkompetisi dan berkolaborasi guna mendorong percepatan ekonomi daerah.
“Saya yakin di sektor optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dalam akselerasi implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah Kaltim telah berjalan dan berkembang, tentunya dengan koordinasi dan harmonisasi kebijakan dalam implementasi ETP (elektronifikasi transaksi pemda),” kata Kurniawan.
Untuk diketahui, lanjut dia, komponen pajak daerah, penerimaan pajak daerah 2021 secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp4,26 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp867,21 miliar (25,56 persen).
Kedepan, harus terus mendorong efisiensi belanja dan meningkatkan potensi penerimaan APBN/D, mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka mewujudkan Good Governance dan mendorong akses keuangan masyarakat untuk bertransaksi sekaligus menstimulus perekonomian di Kaltim.
“Saya berharap melalui FGD ini akan lebih memperkuat budaya masyarakat kaltim dalam mengoptimalkan pengunaan pembayaran secara elektronik transaksi pemda sekaligus menjadi pemicu Pemda dan semua elemen untuk meningkatkan implementasi TP2DD dan ETP di Kaltim. Pemda berkomitmen untuk mengajak kita semua untuk terus melakukan edukasi, sosialisasi dalam meningkatkan kepedulian dalam bertransaksi non tunai menuju Kaltim yang maju dan berdaulat,” urainya
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Tutuk SH Cahyono mengapresiasi komitmen pimpinan daerah di Kaltim yang sangat luar biasa. Baik gubernur maupun wakil gubernur sangat responsive dan sangat mendukung gerakan digitalisasi daerah.
Perwakilan BI Kaltim saat ini sudah membuat sistem pembayaran untuk mengakomodir kemajuan teknologi yang bisa dipakai untuk mempercepat dan meningkatkan efektifitas kebijakan. Serta mendorong Pemda untuk melaksanakan Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) di wilayahnya masing-masing.
“Pak Gubernur meminta kepada stakeholder terkait agar gerakan non tunai harus dipacu dan didorong melalui akselerasi implementasi pembentukan TP2DD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se Kaltim. Semoga ini segera terealisasi di seluruh kabupaten/kota se Kaltim, termasuk di tingkat provinsi,” ujar Tutuk.
Hadir sebagai nara sumber Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Dr Hendriwan, sejumlah Sekda Kabupaten di Kaltim, kepala dan perwakilan BPKAD dan Bapenda baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.(aya/sk)
Editor : Redaksi
Publisher : Alfian (SK)
