Caption: Wabup Mahulu Yohanes Avun dan Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, foto bersama Ketua BPK RI Perwakilan Kaltim, Dadek Nandemar usai penyerahan LHP dan WTP, Senin (31/5/2021).
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk yang keduanya secara berturut-turut karena hasil positif Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020.
Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun didampingi Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, menerima langsung LHP atas LKPD Kabupaten Mahulu 2020 yang diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Dadek Nandemar, di Auditorium BPK Perwakilan Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda, Senin (31/5/2021).
“Ini merupakan prestasi penting bagi kami dalam usaha untuk membangun birokrasi berkualitas dan pelayanan maksimal bagi masyarakat, karena LHP atas LKPD ini menjadi bagian penting dalam roda pemerintahan Kabupaten Mahulu kedepannya,” jelas Avun kepada wartawan.
Oleh karena itu, mantan Sekda Mahulu ini menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat aktif bekerja sama dalam menuntaskan segala hal yang diperlukan dalam kurun waktu yang relative, serta cepat dan tepat waktu.
“Laporan LKPD ini adalah hasil kerja sama seluruh pihak baik para Kepala OPD, DPRD dan lainnya. Ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu relative cepat berkat dukungan dan kerja sama seluruh pihak,” ungkap Avun.
Ia menyebut, pencapain WTP ini hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2020. Selain itu ia juga mengucapkan terimakasih kepada Sekda Mahulu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan semua pemangku kebijakan di Bumi Urip Keriman, Kabupaten Mahulu.
“Pemkab Mahulu telah mengambil langkah perbaikan anjuran dari BPK RI Perwakilan Kaltim. Sesuai dengan arahan, seluruh jajaran OPD tentunya menginginkan pengelolaan dapat terus ditingkatkan setiap tahunnya. Oleh karena itu diharapkan kinerja dan pengelolaan keuangan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.
Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan mengatakan, dengan peraihan WTP yang kedua kalinya ini. Hal ini merupakan cambuk yang akan memotivasi seluruh jajaran OPD Pemkab Mahulu untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan laporan keuangan setiap tahunnya.
“Kita apresiasi atas capaian predikat WTP yang kedua kalinya. Kita DPRD sebagai mitra pemerintah akan membantu memberi dukungan setiap proses perencanan sesuai tugas fungsi DPRD dalam pengawasan. Harapannya seluruh OPD dapat bekerja sesuai koridor dan aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah,” tuturnya.
Bulan mengungkapkan, Mahulu dinilai sudah memenuhi kriteria sesuai standar akuntasi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. “Kedepannya perlu ditingkat lagi pengelolaan keuangan. Prinsipnya pengelolaan keuangan harus transparan dan akuntabel dipegang oleh seluruh pihak,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Mahulu, Stephanus Madang, didampingi Kabag Humas dan Protokol Yosep Sengiang, serta para pejabat dan Kepala OPD lainnya di kabupaten/kota Kaltim.
Penulis : Alfian
Editor : Redaksi
Publisher : Rin
