Tindak Lanjut Arahan BPK RI, DPRD Mahulu Segera Bentuk Pansus

Loading

Caption: Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan saat diwawancarai awak media di Samarinda, Senin (31/5/2021).

SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Pemkab Mahulu untuk yang kedua kalinya secara berturut-turut.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan, usai acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) perwakilan Kaltim, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Mahulu tahun anggaran 2020, di Auditorium BPK RI Perwakilan Kaltim, di Samarinda, Senin (31/5/2021).

“Pada prinsipnya, kita bersyukur karena tahun ini Pemkab Mahulu kembali meraih opini WTP. Namun tetap menjadi catatan bahwa WTP ini bukan sebuah prestasi, karena ini merupakan keharusan yang patut dicapai pemerintah daerah. Yang terpenting itu, seperti apa caranya WTP ini bisa memberikan output bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Bulan.

Politisi Partai Gerindra ini menegaskan, hal ini tak lepas dari fungsi pengawasan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Meski begitu kata dia, dengan diraihnya opini WTP ini bukan berarti tidak ada permasalahan. DPRD akan segera membentuk Pansus (Panitia Khusus) untuk membahas LHP ini.

“Pansus ini nantinya akan memberikan catatan dan rekomendasi dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan daerah kedepannya. Jadi, setelah LHP ini diterima, DPRD akan segera melakukan tindak lanjut dengan membentuk pansus, untuk melihat sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI tersebut,” tandasnya.

Bulan berharap, dengan prestasi yang ada menunjukan bahwa Pemkab Mahulu dalam melakukan tata kelola pemerintahan sesuai aturan mekanisme perundang-undangan yang berlaku, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Maka, perlu dipertahankan dan ditingkatkan dari setiap tahunnya.

“Oleh karena itu ketika ada rekomendasi atau catatan dalam LHP agar segera ditindaklanjuti  untuk lebih meningkatkan kebaikan yang sudah ada. Maka seluruh OPD agar tahun ketahun bukan hanya saja mempertahankan WTP nya, tetapi semakin meningkatkan layanan tata kelola pemerintahan yang baik transparan dan akuntabel,” pungkas Bulan.

Penulis        : Alfian

Editor          : Redaksi

Publisher     : Rin