Diskotek Boleh Buka Selama PPKM Makassar

MAKASSAR, Swarakaltim.com – Wali Kota Makassar Ramdhan ‘Danny’ Pomanto memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berlaku dari 6 hingga 20 Juli 2021. Ada yang berubah dari PPKM sebelumnya, di mana kegiatan di tempat ibadah ditiadakan hingga tempat usaha seperti mal-warkop hanya beroperasi hingga pukul 17.00 Wita.

Aturan PPKM Makassar yang berlaku pada 6-20 Juli itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Surat Edaran Nomor: 443.01/334/S.Edar/Kesbangpol/VII/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa COVID-19 di Kota Makassar yang diteken Danny di Makassar pada Selasa (6/7) lalu.

Danny sempat mengomentari aturan yang meniadakan kegiatan di rumah ibadah mulai dari masjid hingga gereja dalam SE tersebut.

“Seluruh umat beragama yang saya hormati, sebagai Pemda (Pemkot Makassar) yang harus ikut perintah undang-undang dan peraturan berlaku dan (pemerintah) pusat, kita tidak bisa lakukan modifikasi apa pun,” kata Danny Pomanto, di rumah pribadinya, Jalan Amirullah, Selasa (6/7).

“Tapi perintah dari pada ini memberikan saya ruang, bahwa jika di wilayah itu, kata wilayah bukan lagi Kota. Peraturan ini instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 17 Tahun 2021. Itu mengatakan bahwa untuk Kabupaten zona oranye, nah kita kena di sini, dan zona merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah ditiadakan untuk sementara waktu,” sambung dia.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Makassar Ahmad Namsum sempat mengomentari kegiatan ibadah yang ditiadakan, sedangkan diskotek hingga tempat karaoke boleh buka hingga pukul 17.00 Wita.

Kebijakan membolehkan diskotek hingga tempat karaoke boleh buka hingga pukul 17.00 Wita semata-mata untuk menjalankan roda perekonomian di Kota Makassar.

“Itu semua adalah bagaimana untuk tetap harapan pemerintah menggerakkan roda ekonomi. Tetapi ditegaskan bahwa ditegaskan bahwa harus tutup pukul 17.00 Wita,” kata Ahmad ditemui di kantornya, Rabu (7/7/2021).

Berikut aturan lengkap PPKM Makassar yang berlaku 6-20 Juli 2021;

Surat Edaran Nomor: 443.01/334/S.Edar/Kesbangpol/VII/2021

PERPANJANGAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT PADA MASA COVID-19 DI KOTA MAKASSAR

Dasar:

  1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 5 Juli 2021. Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
  2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Daftar Usaha Pariwisata;
  3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover, dan
  5. Keputusan Walikota Makassar Nomor 1160/331.1.05/TAHUN 2021 tentang Satuan Tugas Pengurai Kerumunan Kota Makassar Tahun 2021.

Berdasarkan ketentuan pada Dasar Hukum di atas, maka Pemerintah Kota Makassar menginstruksikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan dan Pelatihan) melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online).
  2. Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMND/Swasta) untuk menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan melakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan pengaturan waktu kerja secara bergantian dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.
  3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
  4. Pelaksanaan Kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
    a. makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas.
    b. jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 Wita.
    c. untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 Wita.
    d. untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
  5. Pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
    a. pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 Wita dan,
    b. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.(dtc/sk)

Editor : Redaksi

Publisher : Alfian (SK)

Bagikan:

Related posts