Foto : Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. (Ist)
SAMARINDA, Swarakaltim.com – Dalam rangka peningkatan pembanguna di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akan segera membahas secara mendalam Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Saat di wawancarai Swarakaltim, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan bahwa di perlukannya penambahan pendapatan untuk APBD Kaltim 2023, sehingga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menjalankan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dengan baik.
“Sebelumnya Pemprov Kaltim telah menyampaikan bahwa APBD Kaltim di Tahun 2023 sebesar Rp14,9 triliun, namun ini masih belun final dan perlu di bahas ulang, guna berlangsungnya pembangunan di Kaltim,” lanjutnya, melalui via telepon selular, Selasa (18/10/2022).
“Sebelum APBD Kaltim disahkan pada akhir bulan November 2022 mendatang, Tim Banggar bersama TAPD Kaltim akan membahas ulang, dengan harapan adanya penambahan APBD 2023,” ujarnya.
Politisi Partai PDI Perjuangan ini menyebutkan bahwa di dalam penjelasan nota keuangan Raperda APBD 2023, telah disampaikan Pemprov Kaltim bahwa guna melakukan upaya pencapaian 8 direktif Gubernur Kaltim serta pencapaian program prioritas daerah, telah dirumuskan dan dipertajam melalui alokasi anggaran di tahun 2023 sebagai tahun akhir masa jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.
“Program tersebut yakni, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan rohaniawan dengan memberikan tambahan penghasilan khusus guru dan hibah bagi tenaga rohaniawan,” imbuhnya.
“Selain itu, dalam peningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim, Pemerintah Provinsi (Pemprov) kaltim telah menjalankan program Beasiswa Kaltim Tuntas sejak Tahun 2019 hingga Tahun ini (red, Tahun 2022),” ucapnya.
“Program Beasiswa Kaltim Tuntas ini, telah merealisasikan beasiswa sebanyak 80219 orang, dan terdiri dari dua kelompok,” katanya.
“Dua kelompok ini terdiri dari kelompok umum sebanyak 62.965 orang dan kelompok keluarga miskin sebanyak 17.254 orang,” urainnya.
Sedangkan dalam penciptaan lapangan kerja, sambung Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun bahwa telah terealisasi sebesar 16.148 orang pada industri kecil dan mikro, serta sebesar 33.289 orang pada industri menengah dan besar.
“Sejumlah program pembangunan yang telah dilaksanakan periode 2019-2022 yang lain yakni di sektor pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan, penyaluran modal usaha untuk UMKM Kaltim, bantuan rumah layak huni (25.000 unit) dan lainnya,” paparnya.
“Dan pencapaian indikator makro pembangunan Kaltim, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dengan capaian 76,88, laju pertumbuhan ekonomi 2,48 persen, angka kemiskinan 6,54 persen, tingkat pengangguran terbuka 6,83 persen, indeks gini 0,334 dan indeks kualitas lingkungan hidup 76,05,” ungkapnya.
“Untuk itu, guna lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penambahan APBD Kaltim sangat penting, agar program lanjutannya bisa berjalan dengan baik lagi,” pungkasnya (Adv/AI)
