Putusnya Jembatan Teluk Sumbang, DPRD Minta Jangan Sampai Masyarakat Terlantar

Foto Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah.

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Mengingat jembatan Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk sebagai jalan penghubung satu satunya, saat ini terputus diduga akibat terhantam kayu besar saat banjir melanda. Untuk itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Berau Syarifatul Syadiah meminta kepada tim teknis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (DPUPR) untuk melakukan pemantauan kelapangan agar masyarakat yang ada di Kampung Teluk Sumbang tetap aman dan tidak merasa ditelantarkan. 

Sebab dari putusnya jembatan penghubung itu, masyarakat setempat berinisiatif membangun jembatan darurat atau sementara yang hanya bisa dilewati untuk pejalan kaki saja, tidak berlaku untuk kendaraan roda dua maupun roda empat. “Hal ini termasuk bencana alam, jadi kami meminta kepada tim teknis dari DPUPR untuk menyikapi. Jika misalnya hal ini darurat dan urgent, kitakan punya dana tanggap darurat atau minta bantuan dari CSR perusahaan manalah untuk mengatasi jangan sampai masyarakat kita terlantarkan gara-gara masalah ini,” tegas Dewan dari Partai Golongan Karya (Golkar) itu.

Beliau juga menambahkan, jika penanganan harus menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 tidak memungkinkan, maka bagaimana caranya mencarikan solusi  jalan keluarnya untuk mengatasi masyarakat bisa keluar dari kesulitan yang melanda saat ini. “Terkait jumlah perusahaan yang beroperasi di Berau kan cukup banyak, swadaya masyarakat, hingga swadaya semuanya pada perusahaan-perusahaan melalui CSR untuk bisa memfungsikan kembali jembatan yang putus, agar aktifitas masyarakat yang berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat tetap ama terkendali,” ungkap salah satu gender yang berhasil duduk di Lembaga Legeslatif Bumi Batiwakkal. 

Meninjau kembali pada biaya, jika anggaran yang dibutuhkan berjumlah besar, maka akan memungkinkan dilihat kembali dana tanggap daruratnya. Akan tetapi, kepastian ini juga dilandasi dengan rapat-rapat di internal terkait untuk bisa memberikan anggaran tersebut. “Jika memang masih bisa di tunggu ABT ya ABT, tapi kalau ada berbagai hal dari CSR kita minta. Jangan sampai akses transportasi masyarakat terhambat akibat lambatnya penanganan dilakukan. Jadi sekali lagi saya harapkan tim teknis segera merapat dengan seluruh stakeholder, camat, kepala kampung terkait bagaimana solusi terbaiknya. Pasti ada keputusan-keputusan yang dianggap darurat, agar jembatan itu segera di bangun,” pungkas Syarifatul Syadiah sekaligus mengakhiri penjelasannya. (Adv/Nht/Asti)

Loading

Bagikan: