Abrasi Juga Melanda Pulau Kaniungan, DPRD Terus Lakukan Koordinasi Untuk Percepatan Penanganan

Foto Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Berau Jasmine Hambali.

TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Akhirnya abrasi juga melanda objek wisata bahari Bumi Batiwakkal yang terletak di Kecamatan Biduk Biduk yakni Pulau Kaniungan. Padahal masalah abrasi di Pulau Derawan Kecamatan Pulau Derawan dan Kampung Payung Payung Kecamatan Maratua saja belum tertangani. Kenapa demikian, karena daerah tidak mempunyai kewenangan sikapi abrasi yang terjadi. Sebab yang punya kewenangan tersebut adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) asal daerah pemilihan (dapil) kecamatan pesisir Jasmine Hambali saat dijumpai di gedung DPRD Jl Gatot Subroto Kecamatan Tanjung Redeb belum lama ini mengatakan, pada prinsipnya Dewan hingga sekarang terus berjuang agar abrasi yang terjadi dibeberapa objek wisata bahari di Kabupaten Berau segera ada solusi. Terkhusus abrasi yang terjadi di Biduk Biduk, tahap awal dirinya akan berkoordinasi dengan Pemerintah daerah (Pemda) untuk bisa dijadikan perhatian.

“Karena abrasi di Pulau Kaniungan hal baru, mudah mudahan juga belum parah sehingga bisa disikapi daerah. Namun kami juga terus lakukan koordinasi ke Pemprov untuk percepatan penanganan, selain abrasi di Kaniungan tentunya pulau pulau lain yang sudah parah, dimana sampai merubah wajah pulau wisata tersebut pasca dilanda abrasi sebagaimana Pulau Derawan. Kita berharap Kaniungan tidak separah pulau lainnya yang mengalami abrasi,” ungkap Wakil Rakyat yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Berau tersebut.

Mengapa tambah Jasmine, koordinasi awal ke Pemda hal abrasi ini, sebab meski sudah ada komunikasi ke Pemrov oleh jajaran legislatif Bumi Batiwakkal, yang bisa intens harus lakukan koordinasi ke Pemprov adalah Pemkab Berau. Karena untuk bisa menyikapi abrasi, hanya hal itu yang bisa dilakukan demi menjaga pulau-pulau yang ada di wilayah Berau termasuk Pulau Kaniungan. “Daerah tidak bisa berbuat banyak karena tidak memiliki kewenangan. Apabila nekad berarti kita menyalahi aturan, dari segi anggaran juga daerah tidak memiliki kemampuan sebab tangani abrasi memerlukan anggaran besar,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Berau itu. (Adv/Nht)

Bagikan:

Related posts