SAMARINDA, Swarakaltim.com – Rencana pemindahan ibu kota negara sudah diwacanakan sejak era Presiden Soekarno di akhir tahun 1950an. Padahal kala itu, Jakarta masih sangat lengang dan jauh dari kata macet, banjir dan kumuh.
Pada 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo di Istana Negara memutuskan ibu kota negara akan pindah ke sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian lagi Kutai Kartanegara.
Ibu kota baru yang saat ini sedang dibangun di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara akan berkonsep kota hutan (forest city). Bukan hutan kota. Pastinya, akan jauh dari kata macet, banjir dan kumuh.
“Ibu kota baru nanti 65 persen adalah tropical forest through reforestation, 10 persen park and food production area dan 25 persen urban built area,” ungkap Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Silvia Halim saat menjadi narasumber pada Sidang Tahunan Majelis Utama Perhimpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) di Ruang Prof Masjaya Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Sabtu (11/3/2023).
Selain lebih hijau dengan konsep forest city, ibu kota baru juga akan menghitung jauh dari kemacetan kota. Bukan itu saja, transportasi ibu kota baru akan disiapkan dengan konsep ramah lingkungan dan rendah emisi.
Sementara Gubernur Isran Noor mengingatkan kemungkinan kemacetan di kota-kota penyangga IKN. Sebab jangan sampai IKN disiapkan dengan konsep nyaman ramah lingkungan tanpa macet, tapi di sekitar IKN kemacetan justru semakin liar.
Gubernur lalu memberi contoh kemacetan yang saat ini hampir tidak bisa diselesaikan di Jakarta. Berbagai program dibuat, pun tidak cukup bisa mengurai kemacetan yang terjadi setiap hari.
“Macet Jakarta tidak pernah selesai. Ada three in one, ada busway, ada ganjil genap. Ora bisa. Setelah Covid-19 turun tangan, baru jalanan sepi,” kata Gubernur di depan anggota Himpuni dari berbagai daerah di Indonesia, dikutip Swara Kaltim melalui berita Biro Adpim Pemprov Kaltim.
Gubernur hanya ingin mengingatkan agar tata kota semua daerah penyangga disiapkan dengan matang, agar persoalan kemacetan bisa diantisipasi sejak sekarang.
Sebab pemindahan ibu kota sudah pasti akan mendorong urbanisasi sangat siginifikan ke Kaltim, khususnya di sekitar kota-kota penyangga IKN. Demikian pula peningkatan jumlah PNS dan TNI/Polri. Jumlah kendaraan pada saatnya juga akan membanjiri jalan-jalan kota di Kaltim. Maka tak salah pesan Gubernur, semua harus disiapkan sejak sekarang. (aya/sk)
