808 PPPK di Lantik Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud

BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud melantik langsung 723 guru, 69 tenaga kesehatan dan 16 tenaga teknis sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK. Pada pelantikan di hadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemkot yang dilaksanakan di Halaman Kantor Pemkot Balikpapan. Senin (26/6/’23).

Rahmad Masud dalam sambutanya, mengucapkan selamat kepada PPPK yang telah diterima dan diangkat di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Tentunya, PPPK mempunyai kewajiban untuk setia dan taat terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan dan Republik Indonesia, bermental baik, bersih, jujur, dan berdaya guna serta mendukung pemerintah dalam mewujudkan good governance.
“Kami berharap PPPK untuk selalu meningkatkan dan menunjukan kinerja yang baik sesuai bidang tugasnya masing-masing, karena evaluasi kinerja pppk akan menjadi bahan pertimbangan diperpanjang atau tidaknya perjanjian kerjanya,” kata Rahmad

Lanjut Rahmad, tentunya banyak sekali orang lain yang berkeinginan mendapatkan kesempatan menjadi pppk. Karena itu hendaknya kesempatan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

“Sejalan dengan itu, saya berharap saudara-saudara menerima amanat ini dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab melalui kinerja yang sungguh-sungguh dan penuh kesadaran sebagai energi baru dan bagian dari roda penggerak pembangunan Kota Balikpapan menjadi rumah yang nyaman dihuni sekaligus beranda ibu kota negara,” tegasnya.

Rahmad meminta, kepada PPPK untuk dapat bekerja secara kolaboratif, beradaptasi terhadap perubahan zaman yang cepat, menjaga kekompakan, menjaga nama baik pemerintah kota Balikpapan serta patuh terhadap semua peraturan hukum dan perundang undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden RI , Jokowi memerintahkan MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengkaji standar perangkingan atau passing grade menyusul laporan soal banyaknya peserta tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang tidak lolos seleksi. Azwar Anas mengatakan banyak peserta tes PPPK tidak lolos lantaran nilai yang didapat tidak melewati passing grade. Azwar mengaku telah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi.

“Kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden karena banyaknya yang masuk kepada kami terkait dengan passing grade tes PPPK yang kemarin, ini banyak sekali yang tidak lulus,” kata Azwar di Kawasan Istana Negara, Jakarta, belum lama ini.

Ia mencontohkan tingkat kelulusan PPPK dosen yang hanya 31 persen. Menurutnya, ada dua kemungkinan penyebab hal itu. Pertama, karena tingginya passing grade yang diajukan instansi pembina atau karena peserta tes yang tidak menguasai kompetensi teknis sesuai syarat.

“Terkait dengan ini kami lapor kepada beliau (Presiden), begitu juga terkait dengan pranata komputer, pranata komputer ini dari 10 ribu lebih yang diterima hanya 3 persen, ini bisa karena soalnya atau karena SDM-nya,” katanya.

Ia mengatakan Presiden Jokowi lalu memerintahkannya untuk mengkaji solusi dari masalah banyaknya peserta yang tidak lulus tes. “Kami membuat skenario, kami laporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk dikaji terkait dengan berbagai kemungkinan. apakah itu perangkingan atau seperti yang lain,” katanya.(*/pr)

Loading