BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Pemerintah kota Balikpapan meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan infrastruktur di daerah yang menjadi pintu masuk Ibu Kota Negara (IKN). Mengingat keberadaan IKN, juga harus di barengin dengan peningkatan infrastruktur.
“Daerah-daerah penyangga itu jangan tidak diperhatikan. Masak IKN-nya yang bagus, IKN-nya maju, IKN-nya diberi dana tapi daerah-daerah sekitarnya seperti wilayah Penajam, Balikpapan harus juga menjadi perhatian,” kata Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin kepada wartawan, Senin (29/8/2023).
Muhaimin menjelaskan, Pemerintah Pusat juga harus memikirkan kondisi yang ada di kota penyangga karena kalau harus mengejar ketertinggalan dengan IKN. Karena dengan mengandalkan APBD Kota saja tentunya daerah-daerah tersebut tidak akan mampu. Sehingga pihaknya mengusulkan agar ada formulasi anggaran khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah penyangga. Termasuk juga peningkatan SDM.
“Karena kalau IKN-nya siap IKN-nya jadi, kita betul-betul menjadi beranda maka kotanya harus betul-betul sama-sama berkembang, maju sama-sama dan sdm-nya juga dapat ditingkatkan,” tutupnya.
Lanjut Muhaimin, Kota Balikpapan sebenarnya sudah membuat perencanaan melalui Bapedalitbang , yang sudah diusulkan baik melalui Musrembang Provinsi maupun Musrembangnas. Namun hingga saat ini belum ada jawaban dari Pemerintah Pusat.
“Kalau IKN itu benar-benar sudah dimulai untuk dipergunakan karena tahun 2024 sudah ditargetkan dimulai untuk melaksanakan upacara, berarti secara otomatis ASN sudah ada yang pindah.
Kalau melihat kesiapan infrastruktur yang ada di PPU pasti mereka akan memilih untuk tinggal di kota Balikpapan. Sehingga kita butuh air bersih lagi, fasilitas sekolah lagi, sarana jalan lagi,” tegasnya.
Muhaimin menambahkan, seiring dengan pertambahan penduduk tentunya sarana dan prasarana serta fasilitas juga harus didukung. Untuk RPJMD tahun 2021 -2026, proyeksi penduduknya hanya 750.000 jiwa tapi bisa saja di tahun 2024 itu di atas satu juta jiwa, maka tidak bisa mengejar hal ini. Sehingga harus ada intervensi dan juga dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat.(pr)
