SEPAKU, Swarakaltim.com – Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kalimantan Timur (PW IPM Kaltim) mengambil langkah progresif dalam upaya menjaga lingkungan dan memperjuangkan implementasi komitmen iklim para pemimpin tahun 2024. Melalui aksi peduli lingkungan yang digelar di Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Jumat (9/2/24), PW IPM Kaltim menegaskan pentingnya perhatian dan tindakan nyata dalam menghadapi krisis lingkungan.
Dalam deklarasi mereka, PW IPM Kaltim menyoroti dua aspek krusial yang perlu diperhatikan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden 2024:
1. **Keadilan Iklim:** Mereka menekankan pentingnya menghubungkan pembangunan dengan hak asasi manusia untuk pendekatan berbasis hak dalam menangani krisis iklim.
2. **Keadilan Sosial:** PW IPM Kaltim menuntut agar distribusi kekayaan, akses terhadap sumber daya, dan kesempatan dijamin sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kelayakan.
Muhammad Indra, Ketua Umum PW IPM Kaltim, menegaskan, “Bencana alam yang sering terjadi akibat deforestasi sangat mengancam Kalimantan Timur. Tindakan yang cepat diperlukan untuk melindungi masa depan generasi mendatang.”
Indra menyoroti peran penting pelajar sebagai agen perubahan dalam memilih pemimpin yang memiliki komitmen nyata terhadap isu iklim.
Fadil dari Sanggar Tari Maratus Taka juga menyampaikan keprihatinannya terhadap keterpinggiran suku asli Dayak Paser meskipun terdapat kemajuan setelah pendirian IKN.
“Meski IKN telah memberikan dorongan bagi eksistensi dan pemberdayaan suku Dayak Paser, namun masih terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh suku ini,” ungkapnya.
Adinda, Ketua Bidang Lingkungan Hidup PW IPM Kaltim, menambahkan, “Kita harus memilih pemimpin yang mampu mengimplementasikan komitmen iklimnya, terutama dalam menyikapi isu lingkungan hidup, terutama di konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara.”
Dalam aksi tersebut, PW IPM Kaltim juga menegaskan komitmennya dengan membacakan deklarasi yang memuat tuntutan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden 2024.
Tuntutan tersebut berupa,
1. Mendorong terciptanya Keadilan iklim meliputi keadilan yang
menghubungkan pembangunan dan hak asasi manusia untuk
mencapai pendekatan berbasis hak dalam penanganan krisis iklim
2. Mendorong Keadilan Sosial meliputi hubungan yang adil antara
masyarakat yang mengupayakan distribusi kekayaan, akses terhadap
sumber daya, kesempatan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan
kelayakan.
Kemudian, desakan lain berupa,
1. Partisipasi bermakna bagi generasi muda, masyarakat adat dan
golongan rentan dalam penyusunan kebijakan iklim.
2. Pembangunan yang menghormati martabat manusia dan kelestarian
alam.
3. Pengesahan regulasi dan perundang-undangan yang pro-iklim.
4. Mereview dan mencabut kebijakan yang merusak lingkungan hidup: UU Cipta Kerja dan UU Minerba.
5. Jaminan hukum bagi pembela hak-hak pro-iklim dari tindak
kriminalisasi.
6. Pendanaan iklim yang berasaskan keadilan dan tidak menambah beban
bagi masyarakat rentan dan terpinggirkan maupun generasi di masa
yang akan datang.
Mereka juga mengabadikan momen tersebut dengan pengambilan foto bersama yang menampilkan poster bertuliskan pesan perjuangan iklim.
Komitmen yang ditunjukkan oleh PW IPM Kaltim diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin dan masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan demi keberlangsungan hidup bersama.
Dalam menyampaikan pandangannya, Muhammad Indra menegaskan, “Komitmen terhadap lingkungan adalah investasi untuk masa depan. Kita semua bertanggung jawab untuk melindungi bumi bagi generasi mendatang.”
Dengan aksi yang dilakukan, PW IPM Kaltim memperlihatkan bahwa perubahan nyata dimulai dari tindakan nyata. Semangat mereka untuk memperjuangkan lingkungan dan keadilan sosial merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik untuk Kalimantan Timur dan Indonesia secara keseluruhan.(jp2)
