BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Komisi III DPRD Kota Balikpapan mendukung rencana pembahahan personil yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan untuk mengatasi maslaah sampah pesisir.
Anggota Komisi III Nurhadi Saputra mengatakan, pihaknya menyadari wilayah Balikpapan berbatasan langsung dengan laut. Hampir semua kecamatan memiliki wilayah laut, kecuali Balikpapan Tengah dan Balikpapan Utara.
“Pantai lumayan panjang, hampir semua kecamatan punya wilayah laut,” katanya kepada wartawan, Kamis, (25/4/2024).
Dia menuturkan, sampah pesisir di setiap kecamatan memiliki karakter yang berbeda. Sehingga penanganannya juga berbeda-beda.
Dia memberi contoh sampah Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur. “Wilayah timur banyak sampah batu bara di pesisir karena jalur kapal besar pengangkut batu bara sering jatuh di pantai wilayah timur dan selatan,” bebernya.
Sedangkan sampah di Balikpapan Barat merupakan sampah rumah tangga. “Hanya di Balikpapan Barat yang memiliki area kampung atas air,” ucapnya. Dia mengakui, tantangan utama di barat adalah mengubah kebiasaan warga di sana.
“Bukan sampah plastik lagi, tapi sampah helm, kulkas, sofa,” ucapnya. Nurhadi melihat sampah di bawah kolong rumah atas air menumpuk luar biasa. Hal ini butuh keseriusan dari pemerintah dan warga untuk menangani masalah tersebut.
“Ini betul selesai buang, tidak mikir seharusnya di buang ke tempat khusus. Mungkin sudah jadi kebiasaan, jadi susah mengatur,” tuturnya. Menurutnya butuh tenaga khusus untuk mengangkut sampah yang berada di kolong rumah atas air.
Sebab sampah tidak bisa diangkut dengan alat. Pihaknya menyambut positif rencana penambahan petugas sampah pesisir. “Itu sesuai dengan kajian yang kami laksanakan di Komisi III tentang permasalahan sampah pesisir,” sebutnya.
Nurhadi bercerita masalah sampah pesisir ini juga sudah dibawa dan disampaikan langsung kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia menyampaikan soal sampah di Balikpapan Timur.
Bahwa selain sampah plastik, terdapat sampah batu bara yang berjatuhan dari kapal pengangkut. “Kami juga sampaikan masalah laut yang masuk kewenangan provinsi. Tinggal kepedulian anggota dewan provinsi nanti kepada daerah,” tutupnya.(*/Pr)
