Foto Sekrataris DPRD Berau, Abdurrahman U saat menyerahkan rekomendasi Dewan kepada Ketua DPRD Berau, Madri Pani usai beliau memcakannya di podium.
Dari Rekomendasi DPRD Terhadap LKPj Bupati Berau TA 2023
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Penyampaian secara langsung rekomendasi DPRD Kabupaten Berau terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2023 diamanahkan kepada Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman U saat rapat Paripurna digelar, Senin (29/4/2024).
Menurut beliau, kalau dilihat dari kinerja keuangan daerah Kabupaten Berau para Wakil Rakyat menyoroti tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenapa? Sebab Dewan sangat menyayangkan pasca covid-19 malah PAD Bumi Batiwakkal mengalami penurunan. Sebagaimana data diterima melalui LKPj Bupati bahwa PAD tahun 2022 Pemkab Berau sebesar Rp 299.529.844.588,90 turun di tahun 2023 yang hanya mencapai Rp 287.131.921.005,02. Kemudian pendapatan lain lain yang sah, tahun 2021 sebesar Rp 43.269.084.000,00 sementara tahun 2022 Rp. 0 dan di tahun 2023 hanya sebesar Rp.7.360.543.200,00.
“Pertanyaan kami terkait PAD, terjadi kenaikan saat pandemi masih berlangsung, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 setelah covid-19 berlalu kenapa bisa. Lalu seberapa besar potensi sumber-sumber PAD, khususnya yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” kata Abdurrahman.
Memang sejauh ini DPRD belum pernah mendapat gambaran secara detail atas kinerja masing-masing Perusahaan daerah (Perusda) dan ada berapa sumber PAD yang potensial yang berasal dari atau BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Berau. Dengan melihat gambaran tersebut kemungkinan besar DPRD dalam waktu dekat akan mendorong untuk dapat dibentuk pansus evaluasi kinerja Perusda atau BUMD secara keseluruhan.
“Lalu jadi sorotan kami juga, sumber pajak, bagaimana peluangnya. Apa saja yang masih potensial untuk di gali dan di kembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau. Apakah selama ini Pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sudah memupunyai data detailnya. Kemudian peta potensi sumber-sumber PAD yang ada di daerah kita tercinta ini minimal untuk 5 sampai 10 tahun kedepan,” tutur Abdurrahman lagi.
Lanjutnya, sikap bakal diambil DPRD akan mengajak OPD terkait membahas hal tersebut. Agar kedepan bersama bisa turut mendalami hal penyebab kenapa PAD dan Pendapatan lain lain yang sah mengalami penurunan. Sehingga apabila penyebabnya ada kendala dilapangan, bisa segera dicari solusinya bersama. (Adv/Nht/Day)
