Foto Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Rudi P Mangunsong
TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Dalam Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) melengkapi berbagai hal masih kurang dari 24 indikator ditambah 5 kluster, Kecamatan Layak Anak dan Desa Kelurahan Layak Anak (Kelana-Dekela) agar bisa melaju ke tingkatan lebih tinggi dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun ini, hendaknya melibatkan perusahaan yang beroperasi di Bumi Batiwakkal.
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Rudi P Mangunsong dalam perbincangan di kantor Dewan Jl Gatot Subroto, Tanjung Redeb, Senin (29/4/2024). “Tahun lalu kan Berau telah berhasil ke tingkat madya. Mudah mudahan dengan terus tingkatkan evaluasi daerah kita tercinta ini bisa naik ke peringkat nindya. Besar harapan kami penghargaan tersebut menjadi semangat untuk mengejar ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan bisa sampai tingkat utama dan semoga kelak Berau bisa sampai ke KLA,” ungkapnya.
Namun tambah Rudi, dalam hal pembiayaan untuk memenuhi kriteria KLA ke tingkat nindya dan seterusnya jangan hanya mengandalkan APBD Berau saja. Tetapi juga bisa memaksimalkan program CSR dari perusahaan perusahaan baik yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan termasuk BUMN.
“Pemerintah daerah harus libatkan perusahaan. Khususnya berkaitan dengan pemenuhan berbagai fasilitas penunjang untuk penilaian KLA. Kedepannya saat sudah direalisasikan dari CSR perusahaan minta sekaligus mendapatkan perawatan lebih lanjut fasilitas yang ada tanpa membebankan anggaran daerah,” ujar Dewan asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu.
Sehingga lanjut beliau, kalau perawatan fasilitas penunjang yang ada tidak perlu menunggu penganggaran dari Pemerintah daerah, kemungkinan besar bisa dilakukan perawatan lebih cepat dengan bantuan perusahaan tersebut. Sebab kalau mengandalkan APBD apabila ada kerusakan memerlukan waktu relatif lama karena harus menunggu penganggaran. Tetapi berbeda halnya kalau fasilitas itu bantuan perusahaan dari CSR, kalau ada kendala bisa dihandle dengan cepat oleh perusahaan terkait.
“Merealisasikan harapan kami tentunya tergantung dari Kepala Daerah untuk melakukan komunikasi dengan perusahaan perusahaan yang beroperasi di Berau. Maksud kami dalam hal penilaian KLA, keterlibatan perusahaan khusus pembiayaan pemenuhan fasilitas dari setiap indikator maupun kluster,” papar Anggota Fraksi PDI-P di DPRD Bumi Batiwakkal. (Adv/Nht/Day)