TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Harga kebutuhan pokok dan beberapa barang lainnya sekarang ini merangkak naik. Sementara penghasilan masyarakat belum tentu mengalami kenaikan. Sehingganya program Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pangan berupa “Gerakan Pangan Murah” dinilai mampu meringankan beban masyarakat ditengah kondisi saat ini.
“Oleh sebab itu kami berharap kegiatan tersebut sering digelar. Agar lebih variasi dan jumlah barang yang dijual semakin banyak hendaknya kedepan jangan hanya Pemerintah daerah yang mempelopori, akan tetapi OPD terkait usahakan gandeng perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Berau baik yang bergerak di sektor tambang batu bara, perkebunan, perbankan dan lainnya,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.
Masih menurutnya saat dijumpai di Balai Mufakat Jl Cendana, Tanjung Redeb beberapa waktu lalu mengatakan, program tersebut mendapat respon sangat hangat dari masyarakat. Apabila rutin dilaksanakan dengan sasaran bukan hanya di kecamatan di kota ssaja akan tetapi juga mneyasar sampai kekecamatan jauh dari kota, tentu hal ini akan sangat membantu masyarakat dalam memanajemen keuangan mereka.
“Terlebih program tersebut positifnya mampu menekan harga kebutuhan bahan pokok di pasaran. Kelebihan lainnya disamping harga barang yang dijual di bawah harga pasar, kualitas barang yang dijual kami percaya pasti memiliki kualitas bagus dan higienis,” ujar Dewan yang merupakan Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di DPRD Berau tersebut.
Jadi lanjutnya, selain gandeng perusahaan, Dinas Pangan juga kalau bisa kolaborasi dengan OPD lainnya misal Dinas Tanaman Pangan, Holtikutura dan Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan juga Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) serta lainnya. Tujuannya supaya barang yang dijual lengkap yang mencakup seluruh kebutuhan masyarakat tersedia.
“Harap Dinas Pangan sebagai OPD pelopor, pertimbangkan masukan kami untuk kedepan. Karena program gerakan pangan murah sangat kami dukung untuk sering digelar dan semakin di galakkan,makanya Pemerintah daerah jangan gerak sendiri ajak pihak ketiga yakni perusahaan. Dalam hal ini namun Pemerintah daerah harus tetap memporsikan anggaran agar program yang ada berjalan berkelanjutan,” papar Elita Herlina. (Adv/Nht/Day)
