TANJUNG REDEB, swarakaltim.com – Melihat Pagu anggaran yang cukup besar dalam Dokumen Penyusunan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, namun justru rendah dalam realisasinya menjadi perhatian khusus DPRD. Oleh sebab itu Wakil Rakyat meminta agar penyusunan anggaran dievaluasi ulang, supaya tidak menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disoroti adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Sebab kedua SKPD tersebut memiliki porsi anggaran yang cukup fantastis, namun serapannya justru merosot dari target. Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna persetujuan penetapan Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Berau TA 2023 bersama 3 Raperda lainnya beberapa waktu lalu di Gedung DPRD, Jalan Gatot Subroto, Tanjung Redeb.
Menurut Ketua Fraksi Amanat Indonesia Raya (FAIR), Feri Kombong, serapan anggaran Dinas Kesehatan tahun anggaran 2023 hanya 77,08 persen sementara Dinas Pendidikan di angka 89,88 persen.
“Rendahnya serapan ini menunjukkan kurang efisiennya dalam pengelolaan anggaran oleh kedua dinas tersebut. Artinya saat mereka menyusun anggaran kan sudah tahu mana yang prioritas dan mana yang sekiranya tidak harus atau susah dilaksanakan, sehingga saat akhir tahun anggaran justru menjadi SILPA. Oleh sebab itu perlunya kematangan dalam penyusunan anggaran sangat diperlukan disini,” kata Feri.
Disisi lain, untuk Dinas Kesehatan, Feri juga minta dievaluasi kembali keluhan warga atas kurangnya tenaga medis di banyak puskesmas di Bumi Batiwakkal. Pihaknya menemukan kekurangan 7 dokter umum di beberapa puskesmas seperti Long Boy, Long Laai, Tanjung Batu, Sambaliung, Talisayan, dan dua puskesmas di Kecamatan Segah. Selain itu, ada juga kekurangan 13 dokter gigi di berbagai puskesmas lainnya se Kabupaten Berau.
“Pemerataan pembangunan bidang kesehatan ini harus terus kita tempatkan diprioritas pertama, sebab program kesehatan ini adalah basis terdepan kita dalam membangun SDM sampai kewilayah pelosok terjauh,“ pungkas Wakil Rakyat yang merupakan Ketua Fraksi AIR dan juga Ketua Komisi 1 DPRD Bumi Batiwakkal tersebut. (Adv/Nht/Day).
