BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – Puluhan sopir angkut melakukan aksi damai di depan Kantor Walikota Balikpapan dan DPRD Balikpapan. Aksi demo damai itu, terkait menolak adanya City Trans (BCT).
“Untuk program operasional Bus Balikpapan City Trans (BCT) adalah bagian dari inisiatif Kementerian Perhubungan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas transportasi di kota Balikpapan. Mengingat kota Balikpapan sebagai penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga peran Balikpapan sebagai kota penunjang IKN yang membutuhkan fasilitas transportasi yang memadai dan modern,” kata Walikota Balikpapan Rahmad Masud, Rabu (17/7/2024).
Rahmad menjelaskan, pihaknya berkomitmen mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Salah satunya akan melakukan evaluasi dan memastikan bahwa sopir angkot tidak dirugikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan kota Ballikpapan Adward Skenda Putra, pihaknya telah melakukan audiensi dengan perwakilan supir angkut, forum sopir angkut, forum pengusaha angkutan kota serta SPTI.
”Dari hasil diskusi perwakilan forum angkutan meminta penghentikan bus City Trans, dikarenakan mengurangi pendapatan mereka. Namun demikian,keberadaan angkutan kota meskipun tidak ada City Trans juga mengalami penurunan, dikarenakan penggunaan masyarakat terhadap transportasi sudah banyak,” tegasnya.
Adward biasa disapa Edo, dari hasil diskusi sopir angkut menyatakan , keberadaan City Trans berhenti tidak sesuai karpet merah dan sesuai koridor di tentukan, padahal secara prakteknya dilapangan, bus stop di koridor yang telah ditentukan dan sesuai aturan yang berlaku.
”Harus dipastikan dengan semakin berkembangnya kota Balikpapan, maka sarana prasarana kota sangat di perlukan dan salah satunya transportasi kota. Meskidemikian, untuk sementara uji coba bus City Trans dihentikan sampai 30 Juli dan akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, tentang operasional uji coba ankutan dan pelaku transportasi angkut,” ujarnya.
Adward menambahkan, pada 17 Agustus nanti bus City Trans akan tetap melakukan operasional dan mengingat akan banyak tamu datang, maka memerlukan angkutan umum dan koridor utama. Kendati demikian, pihaknya meminta kepada sopir angkut untuk angkutan kota harus memiliki izin trayek, artinya akan ada razia penertiban angkutan kota yang tidak memiliki izin trayek. (*/pr)
