Swarakaltim.com – Alexis de Tocqueville (1805-1859) adalah seorang pemikir politik Prancis yang terkenal dengan karyanya “Democracy in America”. Ia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada tahun 1831-1832 untuk mempelajari sistem pemerintahan demokrasi di sana, yang kemudian menjadi dasar bagi pemikirannya tentang demokrasi. Alexis de Tocqueville telah melahirkan banyak karya-karya besar seperti De la democratic en Amerique (Demokrasi di Amerika) dan L ‘ Ancien regime et la revolution (Rezim lama dan Revolusi Prancis).

Menurut Alexis demokrasi dapat diartikan sebagai pedang bermata dua. Alexis melihat proses demokrasi tidak dengan hitam putih. Tetapi dalam uraiannya kitab bisa melihat harapan dan antusiasme, tetapi juga pesimisme, kecemasan, dan ironi terhadap demokrasi. demokrasi bukan hanya tentang pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga mencakup aspek-aspek sosial dan budaya yang mendukungnya.

Alexis menekankan pentingnya masyarakat sipil dan organisasi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah tirani mayoritas. Lalu, bagaimana masyarakat sipil dapat berperan sebagai kontrol dalam proses berjalannya demokrasi di Indonesia saat ini?

Hubungan antara negara dan masyarakat sipil

“Pandangan Alexis, hubungan ideal antara negara dan masyarakat sipil adalah yang bersifat otonom dan saling menyeimbangkan. Tocqueville berpendapat bahwa masyarakat sipil tidak subordinatif terhadap negara, melainkan berfungsi sebagai entitas independen yang memiliki kapasitas politik yang cukup untuk mengimbangi kekuatan negara.”

Menurut kami hubungan negara dan masyarakat sipil yang kami kutip dari pandangan alexis, Masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan dalam konteks ini, Masyarakat sipil berperan dalam advokasi, pemberdayaan, dan control sosial. Jika dikaitkan dengan kondisi di Indonesia saat ini dapat dikatakan hubungan negara dan masyarakat sipil menunjuk kan dinamika yang kompleks. Masyarakat sipil sebagai jembatan antara warga dan pemerintah, memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan.

Hubungan yang ideal juga mencakup kolaborasi antara pemerintah dan Masyarakat sipil. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait yaitu pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah menyatakan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui dialog yang konstruktif dengan adanya program di Indonesia berupa Open Government Partnership (OGP) sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan partsipatif. Maka dapat dikatakan bahwa hubungan negara dan Masyarakat sipil di indonesia saat ini sudah cukup ideal dikarenakan masyarakat dapat memberi aspirasi kepada masyarakat sipil sebagai penyalur aspirasi kepada negara dan menjadi input sehingga negara dapat mengevaluasi kembali setiap regulasi kebijakan serta keterbukaan antara masyarakat dan negara, sehingga menghasilkan output yang memuaskan antar kedua belah pihak.

Gambar 1 : BADAN STANDARDISASI NASIONAL 2020

Peran agama dalam Masyarakat sipil

“Alexis mengamati bahwa agama memainkan peran penting dalam mendukung nilai-nilai demokratis dan moralitas publik. Ia percaya bahwa agama dapat membantu menjaga stabilitas sosial dan mendorong partisipasi politik yang bertanggung jawab.”

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia khususnya pada Sila pertama menyebutkan “Ketuhanan yang Maha Esa” sebagai landasan utama masyarakat di Indonesia yang dimana setiap warga negara harus memiliki kepercayaan dan agama juga menjadi landasan moral untuk membangun Masyarakat dan bangsa yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat.

Agama sangat berperan aktif dalam membangun Masyarakat sipil di Indonesia karena para lembaga Masyarakat sipil memiliki tanggung jawab besar akan kehidupan Masyarakat, Masyarakat sipil mengemban sebuah tanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi dan kejujuran, dalam agama pun juga mengajarkan tentang tanggung jawab dan kejujuran sebagai nilai moral manusia jadi sangat disayangkan apabila sebuah lembaga Masyarakat sipil menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan pribadi semata karena hal tersebut sangat bertolak belakang dengan ajaran agama yang kita anut.

Peran masyarakat sipil dalam demokrasi

Masyarakat sipil di Indonesia memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan memberikan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dan institusi publik.  Masyarakat sipil di Indonesia terdiri dari berbagai macam organisasi, seperti LSM, serikat buruh, organisasi lingkungan hidup, organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan lain sebagainya. LSM di Indonesia terkenal dengan peranannya dalam memerangi korupsi, memperjuangkan hak-hak buruh dan hak asasi manusia, serta melakukan advokasi untuk kebijakan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Peran utama masyarakat sipil dalam membangun dan memperkuat demokrasi di Indonesia adalah melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dan institusi publik. Masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah dan institusi publik bekerja untuk kepentingan masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selain itu, masyarakat sipil juga memiliki peran dalam mendorong partisipasi publik dalam proses demokrasi. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi publik dalam pemilihan umum dan proses-proses demokratis lainnya.

Masyarakat sipil memiliki peran krusial dalam memperkuat demokrasi di Indonesia melalui berbagai fungsi, termasuk kontrol sosial, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah beberapa cara untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam membangun demokrasi ;

1. Masyarakat sipil harus terus mengawasi kinerja pemerintah dan institusi publik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Ini termasuk pemantauan kebijakan dan pengawasan terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta korupsi.
2. Organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan kesadaran politik melalui edukasi dan advokasi, membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.
3. Masyarakat sipil harus mendorong partisipasi aktif dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya. Ini dapat dilakukan dengan memobilisasi dukungan publik dan mengorganisir kegiatan yang meningkatkan keterlibatan masyarakat.
4. Masyarakat sipil perlu mengembangkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jaringan dan meningkatkan dukungan masyarakat.
5. Dukungan dari pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat sipil, termasuk dalam hal regulasi yang mendukung kebebasan berpendapat dan berorganisasi.

Dengan langkah-langkah di atas, menurut kami masyarakat sipil dapat berperan lebih lebih efektif dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Karna dalam kondisi demokrasi di indonesia pada saat ini masyarkat sipil perlu berperan aktif dalam mengawasi kinerja yang dilakukan oleh pemerintah dan mendorong Masyarakat untuk lebih meningkatankan kesadaran politik untuk menciptalkan demokrasi indonesia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Admin IJRS. (2024, February 5). Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan

Pemerintah Indonesia – IJRS. IJRS. https://ijrs.or.id/2024/02/05/siaran-pers-koalisi-masyarakatPartisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2021).

Https://Bangda.kemendagri.go.id/. https://bangda.kemendagri.go.id/berita/baca_kontent/442/partisipasi_masyarakat_dalam_penyele nggaraan_pemerintahan_daerah_ ipil-untuk-keterbukaan-pemerintah-indonesia/

Republika ID. (2020). Masyarakat Sipil: Berbasis Agama | Republika ID. Republika.id. https://republika.id/posts/12321/masyarakat-sipil-berbasis-agama

Kajian, J., Dan, P., Pembangunan, M., Amri, E., Putra, E., & Fernandes, R. (n.d.). POLITIK Pola Hubungan Negara dan Civil Society Patterns State and Civil Society Relations.

https://media.neliti.com/media/publications/125806-ID-pola-hubungan-negara-dan-civilsociety.pdf redaksi. (2021, December 25). Berbicara Deforestasi, Peradaban Kita Bukan untuk Hari Ini Saja Ikatan Pelajar Muhammadiyah. https://ipm.or.id/berbicara-deforestasi-peradaban-kita-bukanuntuk-hari-ini-saja/

Tocqueville, Then and      Now. (2023, October 30).      City Journal. https://www.cityjournal.org/article/tocqueville-then-and-now

Introduction to the work of Alexis de Tocqueville. (2017, October 3). Alexis de Tocqueville.

https://thegreatthinkers-org.translate.goog/tocqueville/introduction

BIODATA PENULIS

Artikel ini merupakan karya tulis mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Angkatan 2022, kelas B, fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Gilang Agiel Dananjaya 2202026065, Muhammad Ridho Wardhana 2202026095, Muhammad Keanu Haekal 2202026066, Nur Firdaus 2202026089, Laura Evelyn Sinurat 2202026090, Liana 2202026068, Dalmasius krespo 2202026064, Maria Goreti Hulo 2202026094, Jaya Islamsyah 2202026060