SAMARINDA, Swarakaltim.com – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meningkatkan perhatian terhadap infrastruktur jalan, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Menurutnya, keberadaan jalan yang memadai adalah kunci utama dalam membuka keterisolasian wilayah, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kondisi geografis Kaltim yang sangat luas dengan penyebaran penduduk yang tidak merata membutuhkan infrastruktur jalan yang baik. Sayangnya, hingga saat ini masih banyak jalan yang kondisinya memprihatinkan, terutama di Kubar dan Mahulu,” ujar Ekti dalam keterangannya di Samarinda.
Ekti menjelaskan, jalan di Kubar dan Mahulu, yang sebagian besar berstatus non-status, seringkali sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Status ini memungkinkan bantuan datang dari berbagai tingkatan pemerintahan kabupaten, provinsi, hingga pusat namun realisasinya dinilai belum maksimal.
“Jalan Kubar-Mahulu itu non-status, artinya daerah, provinsi, dan pusat semuanya bisa berkontribusi. Tapi faktanya, perhatian terhadap jalan ini masih minim. Kita butuh dukungan lebih besar, baik dari provinsi maupun pusat,” jelasnya.
Ekti juga menyoroti jalan utama Samarinda-Kubar yang merupakan tanggung jawab APBN. Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap jalur strategis ini.
“Jalan Samarinda-Kubar adalah jalur utama dan tanggung jawab APBN. Perbaikan dan pemeliharaan jalur ini sangat penting, bukan hanya untuk mendukung aktivitas masyarakat, tetapi juga untuk kelancaran distribusi barang,” tambahnya.
Ekti menambahkan bahwa infrastruktur jalan bukan hanya soal mempermudah transportasi, tetapi juga fondasi penting untuk mendukung sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Jalan yang baik adalah penghubung kehidupan masyarakat di daerah terpencil dengan pusat-pusat pelayanan. Jika infrastruktur ini memadai, maka dampaknya akan terasa di berbagai sektor, mulai dari pendidikan hingga ekonomi,” tegasnya.
Ekti menutup dengan mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan secara merata agar seluruh masyarakat Kaltim, termasuk di wilayah terpencil seperti Kubar dan Mahulu, dapat merasakan manfaatnya.
“Seluruh masyarakat Kaltim berhak mendapatkan akses infrastruktur yang layak. Ini bukan hanya soal mobilitas, tetapi soal keadilan pembangunan untuk semua,” pungkasnya.(adv-dprd kaltim)
