SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyampaikan pentingnya sinergi antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan kebutuhan pangan yang berkelanjutan. Ia menilai pertumbuhan populasi di wilayah IKN dan kota penyangga akan menjadi tantangan besar, terutama terkait dengan ketersediaan bahan pangan.
“Kita harus melihat pembangunan IKN secara holistik. Selain infrastruktur, kebutuhan dasar seperti pangan juga harus menjadi prioritas. Tidak hanya di kota inti, tapi juga di daerah penyangga yang pasti akan terdampak langsung,” ujar Sarkowi, Senin (18/12/2024).
Ia menyoroti bahwa selama ini sebagian besar kebutuhan pangan di Kaltim masih bergantung pada pasokan dari luar. Hal ini, menurutnya, menunjukkan perlunya penguatan ketahanan pangan lokal. “Kabupaten dan kota di Kaltim harus menjadi penyuplai utama kebutuhan pangan untuk IKN. Ini bisa dilakukan jika Otorita IKN berperan aktif dalam membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah,” tambahnya.
Menurut Sarkowi, setiap kabupaten/kota memiliki potensi unik yang bisa dikembangkan, seperti sektor pertanian di Kutai Kartanegara, perikanan di Paser, atau peternakan di Berau. Dengan pemetaan yang tepat, potensi ini dapat dioptimalkan untuk menciptakan sistem pangan yang mandiri.
“Otorita IKN harus turun langsung ke daerah-daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui kebutuhan dan tantangan yang ada di lapangan. Data ini nantinya dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran,” paparnya.
Sarkowi juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang melalui Musrenbang. Ia berharap poin-poin terkait ketahanan pangan dimasukkan dalam agenda pembangunan daerah. “Musrenbang adalah momen strategis untuk merancang kebijakan yang mendukung ketahanan pangan. Dengan adanya sinergi ini, pembangunan IKN tidak hanya membawa dampak positif di kota inti, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Selain itu, Sarkowi meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada petani, nelayan, dan peternak lokal. Ia menilai peningkatan kapasitas dan produktivitas mereka sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup.
“Pemerintah harus hadir melalui pelatihan, bantuan modal, dan penyediaan infrastruktur pendukung. Kita tidak hanya berbicara soal suplai pangan untuk IKN, tapi juga tentang kesejahteraan masyarakat di Kaltim,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi antara Otorita IKN, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dapat menghasilkan solusi konkret untuk menghadapi tantangan pangan di masa mendatang.(adv-dprd kaltim)
