SAMARINDA, Swarakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengkritisi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur yang dinilainya belum optimal. Hal ini terlihat dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai lebih dari Rp6 triliun pada akhir tahun anggaran 2023.
Menurut Andi, tingginya SiLPA mengindikasikan adanya program pembangunan yang belum terselesaikan atau anggaran yang tidak terserap secara maksimal.
“Ini menunjukkan anggaran yang seharusnya diterjemahkan dalam bentuk program pembangunan tidak terlaksana. Jadi menurut saya, pelaksanaan anggaran ini masih jauh dari efisien,” ujarnya.
Andi juga menyoroti ketimpangan antara besarnya SiLPA dengan masalah pembangunan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur.
“SiLPA-nya besar, tapi keluhan masyarakat juga masih tinggi. Padahal anggaran sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan,” tambahnya.
Legislator dari Dapil Samarinda ini mendorong agar Pemprov Kaltim memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap, pemerintahan mendatang dapat lebih baik dalam menyerap anggaran dan merealisasikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan pemerintahan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Serapan anggaran yang optimal harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Andi.(adv-dprd kaltim)
