JAKARTA, Swarakaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih, Rudy Mas’ud, beserta wakilnya, Seno Aji, mengikuti gladi bersih prosesi pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, (19/2/2025).
Gladi bersih ini menjadi tahapan akhir sebelum upacara pelantikan resmi yang akan digelar pada Kamis, 20 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan secara langsung melantik para kepala daerah yang terpilih. Secara keseluruhan, ada 481 kepala daerah dari seluruh Indonesia yang akan dilantik, terdiri atas 33 gubernur, 364 bupati, dan 84 wali kota.
Namun, sebanyak 40 calon kepala daerah belum dapat dilantik karena masih menunggu putusan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang tengah ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
“Bismillah, semoga prosesi pelantikan besok berjalan lancar. Mohon doa dari seluruh masyarakat Kaltim,” ujar Rudy Mas’ud usai menjalani gladi bersih di Istana Negara.
“Doakan kami selalu sehat, persiapan cukup, dan seluruh proses berjalan dengan baik,” tambah Seno Aji.
Selama gladi bersih yang berlangsung pagi tadi, Rudy Mas’ud dan Seno Aji tampak hadir bersama. Keduanya beberapa kali tersenyum dan melambaikan tangan kepada para pewarta foto.
Para calon kepala daerah mulai berkumpul di kawasan Tugu Monumen Nasional (Monas) sejak pukul 06.30 WIB sebelum berjalan kaki memasuki Istana Negara. Prosesi tersebut berlangsung dengan iringan drum band dari para Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Pelantikan massal oleh Presiden Prabowo di Istana Negara ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia. Para kepala daerah yang akan dilantik dijadwalkan memasuki Istana Negara pada pukul 09.00 WIB untuk mengikuti rangkaian acara resmi.
Sebagai tambahan informasi, selain gubernur dan wakil gubernur Kaltim, tujuh kepala daerah lain dari provinsi ini juga akan dilantik secara bersamaan. Mereka berasal dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, dan Penajam Paser Utara.
Sementara itu, tiga kepala daerah di Kaltim, yakni Kutai Kartanegara, Berau, dan Mahakam Ulu, masih harus menunggu keputusan lebih lanjut karena terganjal sengketa di MK.(DHV)
