SAMARINDA, Swarakaltim.com – Program “Gratispol” sudah mulai dilaksanakan dengan pendataan dan diskusi bersama para akademisi kampus yang ada di Kaltim, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Seno Aji menegaskan, kesiapan program pendidikan gratis bagi masyarakat Kaltim harus terealisasi mulai dirinya dan Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud menjabat.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan pertemuan dengan kepala program studi dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda pada pekan lalu. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas tahap awal implementasi program pendidikan gratis yang dijanjikan dalam kampanye.
Sejumlah kampus yang masuk dalam tahap pertama Gratispol diantaranya adalah Universitas Mulawarman, dengan 32 program studi dari jenjang S-1 hingga S-3 serta Program Studi Profesi Dokter. Selanjutnya, Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) dengan sembilan program studi S-1 hingga S-3.
Kemudian, Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) dengan dua kepala program studi dari jenjang D-3 dan D-4, serta Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dengan empat kepala program studi jenjang D-3 hingga D-4. Program ini juga mencakup Universitas Muhammadiyah Kaltim (UMKT) melalui Program Studi Keperawatan serta Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) Mutiara Mahakam untuk Program Studi Administrasi Rumah Sakit.
Rektor UINSI Samarinda Prof Dr Zurqoni menegaskan, pihaknya telah mengutus Wakil Rektor III dan para Ketua Program Studi untuk mengikuti diskusi terkait program ini.
Ia menyebutkan, untuk tahap awal, prioritas diberikan kepada program studi yang memiliki akreditasi unggul untuk jenjang S-1 dan S-2, sementara untuk S-3 minimal harus berakreditasi Baik Sekali.
“Informasi yang kami terima, tahun ini program Gratispol akan difokuskan untuk program studi yang memiliki akreditasi unggul di jenjang S-1 dan S-2. Sedangkan untuk jenjang S-3, minimal harus berakreditasi Baik Sekali,” jelasnya.
Selain itu, pihak universitas juga diminta untuk melakukan pendataan mahasiswa dari seluruh program studi, baik yang sudah berjalan maupun estimasi jumlah mahasiswa baru yang masuk pada tahun 2025.
Namun, terkait dengan kapan Gratispol mulai diberlakukan, Zurqoni menegaskan bahwa keputusan tersebut berada di tangan Pemprov Kaltim.
“Keputusan final ada di pemerintah daerah. Kami dari pihak kampus siap mendukung penuh kebijakan program Gratispol,” tutupnya.(mg1/sk)
