SAMARINDA, Swarakaltim.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilu 2024 sekaligus meluncurkan buku Potret Pengawasan Bawaslu Kaltim di Pemilu 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Bumi Senyiur, Samarinda, Rabu (5/3/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja, perwakilan partai politik, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, menyampaikan bahwa buku Potret Pengawasan merupakan dokumentasi lengkap tentang tahapan pengawasan pemilu, mulai dari pencalonan partai politik hingga dinamika dalam setiap proses pemilu.
“Buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan pemilu yang lebih baik di masa mendatang,” ujar Hari.
Hari juga menekankan bahwa penyusunan buku tersebut melibatkan berbagai pihak dan menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap potensi permasalahan pemilu di masa depan.
“Kami terus mengembangkan data ini sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan pada pemilu berikutnya, termasuk penyelesaian pemilihan kepala daerah di dua kabupaten yang mengalami kendala,” jelasnya.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan apresiasi atas kinerja Bawaslu yang telah menjalankan tugas pengawasan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ia menilai laporan setebal 202 halaman tersebut menunjukkan komitmen Bawaslu dalam menyajikan data yang valid dan akurat.
“Transparansi dalam laporan pengawasan sangat penting. Dokumentasi ini dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan,” ujar Rudy.
Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmad Bagja menekankan pentingnya evaluasi sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan pemilu selanjutnya.
“Bawaslu harus tetap objektif, transparan, dan adil dalam menyampaikan hasil pengawasan, sehingga kepercayaan publik terhadap proses pemilu terus terjaga,” tegasnya.
Rahmad Bagja juga menyoroti dua daerah di Kaltim yang masih menghadapi kendala pemilu, serta menekankan pentingnya keterlibatan aparat keamanan dalam memastikan proses pemilu berjalan aman dan kondusif.
Selain evaluasi, rapat ini juga membahas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa wilayah. Bawaslu menegaskan bahwa seluruh tahapan PSU, mulai dari pencalonan hingga kampanye ulang, harus dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.
“Kami meminta dukungan seluruh pihak, termasuk aparat keamanan, agar PSU berjalan lancar dan demokratis,” tutup Rahmad Bagja. (dhv)
