BALIKPAPAN, Swarakaltim.com – DPRD Kota Balikpapan akan terus mendukung visi dan program yang disampaikan oleh Walikota dalam pidato perdananya pasca pelantikan. Untuk itu , DPRD Balikpapan berharap ada sinergitas dan kolaborasi diantara dua lembaga legislatif ini untuk kesejahteraan rakyat.
“Dalam pidatonya Wali Kota sudah menyoroti sejumlah prioritas pembangunan, termasuk peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta penanganan stunting yang menjadi perhatian utama pemerintah daerah yang mesti dilanjutkan bagi rakyat,” kta Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono kepada media, belum lama ini.
Lanjut Budiono, adapun rencana pembangunan rumah sakit dan puskesmas baru, terutama di wilayah timur Balikpapan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Bahkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan juga akan menjadi fokus, terutama untuk mengatasi kekurangan infrastruktur sekolah di beberapa wilayah.
“Adapun yang terpenting terkait stunting. Ini sangat krusial, dan kami di DPRD tentu akan mendukung kebijakan yang bertujuan menekan angka stunting di Balikpapan,” katanya.
Budiono mengaku, untuk air bersih menjadi perhatian dan kolaborasi dengan daerah lain di dorong.
Selain sektor kesehatan dan pendidikan, isu ketersediaan air bersih juga kembali disinggung. Budiono mengakui bahwa Balikpapan masih menghadapi keterbatasan cadangan air baku.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong berbagai alternatif solusi, termasuk pembangunan embung baru serta kemungkinan kerja sama dengan daerah lain atau dengan otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita memang masih kekurangan cadangan air baku. Maka nanti perlu dibahas apakah kita bisa membangun embung baru atau menjalin kerja sama dengan daerah lain maupun IKN untuk menjamin pasokan air bersih,” jelasnya.
Budiono menambahkan, kebijakan pemangkasan anggaran yang menjadi isu nasional, terutama menyasar pengurangan belanja yang bersifat non-prioritas. Ia menegaskan bahwa pelayanan dasar bagi masyarakat tidak akan terdampak oleh kebijakan ini.
“Pemangkasan anggaran itu lebih kepada perjalanan dinas dan rapat-rapat. Misalnya, kalau biasanya ada tiga kali rapat dalam sebulan, mungkin bisa dikurangi menjadi satu atau dua kali. Tapi untuk pelayanan dasar tetap menjadi prioritas utama,” katanya.(*/pr)
