BALIKPAPAN,Swarakaltim.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan, Heria Prisni belum dapat memastikan jadwal resmi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi ke Balikpapan.
“Kami belum mengetahui kedatangan Menteri PPPA ke Kutai Timur atau ke Balikpapan dahulu,” tegasnya, Selasa (6/5/2025).
Heria mengaku, apabila bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nanti, yang menjadi pembahasan adalah ruang bersama Merah Putih yang merupakan gerakan yang bertujuan untuk menciptakan ruang kolaborasi di tingkat desa dan kelurahan. Melalui program ini diharapkan dapat membangun kerja sama lintas sektor untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak dengan berbagai aktivitas bermain, belajar, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Kami juga akan menunjukan program program DP3AKB di kota Balikpapan beserta kegiatanya.Nantinya akan mengundang forum anak, forum perempuan di Balikpapan dan UMKM bekerjasama dengan Koperasi. Selain itu, pihaknya akan memperlihatkan kerjasama dengan para perusahaan yang telah memberikan CSR untuk DP3AKB,” tegasnya.
Perlu diketahui, berita sebelumnya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Fauzi menegaskan Ruang Bersama Merah Putih adalah gerakan yang bertujuan untuk menciptakan ruang kolaborasi di tingkat desa dan kelurahan. Melalui program inidiharapkan dapat membangun kerja sama lintas sektor untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak-anak dengan berbagai aktivitas bermain, belajar, hingga pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Ruang Bersama Merah Putih merupakan wadah atau tempat belajar di desa-desa dengan inisiatif lokalnya, seperti menggiatkan permainan tradisional, seni, dan budaya, hingga pemberdayaan perempuan. Semangat kebersamaan, kekeluargaan, gotong-royong, dan Pancasila menjadi dasar dari gerakan ini. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan memberikan alternatif untuk menghindari ketergantungan gadget, terutama pada anak,” tambah Menteri PPPA.
Menteri PPPA kembali menegaskan pentingnya data sebagai acuan bersama untuk menuntaskan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri PPPA menyebut Program Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa akan menjadi salah satu program prioritas Kemen PPPA ke depan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pendataan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa.
“Data ini sangat penting untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam dan merancang kebijakan dan program yang tepat sasaran. Kami menyadari banyak kasus kekerasan tidak terlaporkan atau bahkan tidak diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Dengan pendataan yang akurat, kami dapat mengidentifikasi masalah sejak dini dan mengambil langkah pencegahan yang lebih efektif,” jelas Menteri PPPA.(*/pr)
